ASFIYAH, FEBRIUL and Santoso, Budi and Prananingtyas, Paramita (2025) AKIBAT HUKUM PEMUTUSAN PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA PEMERINTAH DAERAH DENGAN BADAN USAHA DALAM SKEMA BANGUN GUNA SERAH (STUDI PADA PROYEK PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR ANTARA PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR DENGAN PT SARANA INVESTAMA MANGGABAR). _166 DG 2025. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text Febriul Asfiyah_cover.pdf Restricted to Repository staff only Download (757kB)
	Text Febriul Asfiyah_abstrak.pdf Download (158kB)
	Text Febriul Asfiyah_bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (288kB)
	Text Febriul Asfiyah_bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (291kB)
	Text Febriul Asfiyah_bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (372kB)
	Text Febriul Asfiyah_bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (173kB)
	Text Febriul Asfiyah_dapus.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Perjanjian kerja sama antara pemerintah daerah dengan badan usaha dalam skema bangun guna serah proyek pembangunan infrastruktur, merupakan upaya untuk mewujudkan tersedianya infrastruktur yang berkualitas, mendukung iklim investasi dengan keikutsertaan badan usaha, meningkatkan sektor pariwisata dan pendapatan asli daerah melalui penyerapan tenaga kerja serta pendapatan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui akibat hukum pemutusan perjanjian kerja sama antara pemerintah daerah dengan badan usaha dalam skema bangun guna serah proyek pembangunan infrastruktur antara Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan PT Sarana Investama Manggabar dan perlindungan hukum terhadap pihak badan usaha sebagai investor swasta atas pemutusan perjanjian kerja sama antara pemerintah daerah dengan badan usaha dalam skema bangun guna serah proyek pembangunan infrastruktur yang dilakukan secara sepihak oleh pemerintah daerah. Metode penelitian yang digunakan penulis adalah pendekatan penelitian doktrinal yang bersifat normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Metode pengumpulan data melalui studi kepustakaan, jenis data sekunder yang meliputi, bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Metode analisis data secara kualitatif dengan menggunakan teknik content analysis yang memahami, mengkaji, dan menuangkan data secara sistematis. Hasil penelitian menunjukkan pemerintah melakukan perbuatan melawan hukum melanggar Pasal 1365 KUH Perdata karena melakukan pemutusan perjanjian sepihak, kemudian pemutusan tidak dimintakan kepada hakim di pengadilan telah mengesampingkan Pasal 1266 KUH Perdata. Penelitian ini juga menekankan perlindungan hukum bagi pihak badan usaha sejak awal pembuatan perjanjian, berdasarkan asas-asas dalam hukum perjanjian, upaya preventif mengenai substansi kontrak sesuai peraturan, serta upaya hukum berupa alternatif penyelesaian sengketa dengan cara negosiasi, mediasi, konsiliasi atau arbitrase, dan upaya hukum secara litigasi dengan mengajukan gugatan ke pengadilan.
Kata Kunci: Perjanjian, Kerja Sama Antara Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha, Bangun Guna Serah

Actions (login required)

View Item