ARNIADILA, PUTRI ALIZZA NUR and Pinilih, Sekar Anggun Gading and Indarja, Indarja (2025) TUGAS DAN KEWENANGAN PEMERINTAHAN DAERAH DALAM PENGELOLAAN LIMBAH SAMPAH ALAT PERAGA KAMPANYE PASCA PEMILU 2024 DI KABUPATEN PATI. _052 HTN 2025. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text Putri Alizza Nur Arniadila - cover.pdf Restricted to Repository staff only Download (999kB)
	Text Putri Alizza Nur Arniadila - abstrak.pdf Download (177kB)
	Text Putri Alizza Nur Arniadila - bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (455kB)
	Text Putri Alizza Nur Arniadila - bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (528kB)
	Text Putri Alizza Nur Arniadila - bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (578kB)
	Text Putri Alizza Nur Arniadila - bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (183kB)
	Text Putri Alizza Nur Arniadila - dapus.pdf Download (314kB)

Abstract

Pemerintah memiliki kewenangan untuk memastikan lingkungan hidup ada di dalam keadaan yang baik. Telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah bahwa, baik Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas lingkungan hidup dengan pembagian yang telah diatur dalam undang-undang tersebut. Masalah lingkungan yang disebabkan oleh limbah sering terjadi. Jenis limbah yang menyebabkan pencemaran lingkungan adalah limbah sampah alat peraga kampanye pemilu. Limbah yang muncul lima tahun sekali tetapi sangat berpotensi untuk menjadi penyebab pencemaran lingkungan terkhusus di Kabupaten Pati. Bagaimana Pengelolaan Limbah Sampah alat peraga kampanye pasca pemilu 2024 oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pati dan apa kendala yang dihadapi dalam pengelolaan limbah sampat alat peraga kampanye tersebut.
Metode penelitian yang digunakan adalah dengan pendekatan doktrinal. Dalam penelitian ini, spesifikasi penelitian menggunakan deskriptif analitis yang berfokus untuk memberi penjelasan dan jawaban terkait permasalahan yang ada dengan memadukan informasi yang didapat dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang didukung dengan informasi yang didapatkan melalui wawancara sebagai pendukung data yang ada. Metode yang digunakan dalam menganalisis data dan informasi yang ada ini menggunakan metode kualitatif. Informasi yang didapat akan diolah dan dikembangkan untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan.
Hasil penelitian yang didapat, menyatakan bahwa pengelolaan limbah sampah APK di Kabupaten Pati dijalankan oleh KPU Kabupaten Pati. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pati hanya mengawasi proses yang KPU Pati lakukan. Dinas Lingkungan Hidup belum melaksanakan kewenangan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 7 Tahun 2007 yang menerangkan jika DLH memiliki kewenangan untuk melaksanakan pengelolaan limbah dan sampah yang timbul di wilayahnya. Belum terlaksana kewenangan tersebut disebabkan karena beberapa kendala. 1)Tumpeng tindih kewenangan antara KPU pati dan DLH Pati. 2)Belum ada regulasi yang mengatur kejelasan dalam pembagian peran serta tanggung jawab dalam pengelolaan limbah sampah APK.3) Keterbatasan anggaran dana.4) Belum ada skema daur ulang dan fasilitas daur ulang limbah sampah APK.5) Rendahnya kesadaran untuk menjaga
lingkungan dari peserta pemilu.
Kata Kunci: Pengelolaan, Limbah Sampah,Alat Peraga Kampanye, Pemilu 2024.

Actions (login required)

View Item