D'AMANO, ZIFA MUZADIDA and Priyono, FX. Joko and Paulus, Darminto Hartono (2025) TINDAKAN EKSPROPRIASI NEGARA MELALUI DEPRIVASI ASET PADA KASUS INVESTOR-STATE DISPUTE SETTLEMENT (ISDS). _032 HI 2025. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text Zifa Muzadida D'Amano - cover.pdf Restricted to Repository staff only Download (841kB)
	Text Zifa Muzadida D'Amano - abstrak.pdf Download (208kB)
	Text Zifa Muzadida D'Amano - bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (296kB)
	Text Zifa Muzadida D'Amano - bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (298kB)
	Text Zifa Muzadida D'Amano - bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (451kB)
	Text Zifa Muzadida D'Amano - bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (253kB)
	Text Zifa Muzadida D'Amano - dapus.pdf Download (165kB)

Abstract

Peningkatan jumlah Bilateral Investment Treaties (BIT) secara global telah mendorong pertumbuhan signifikan terhadap jumlah sengketa Investor-State Dispute Settlement (ISDS), termasuk perkara-perkara terkait ekspropriasi tidak langsung melalui deprivasi aset. Salah satu isu utama dalam ekspropriasi adalah penerapan syarat “kepentingan umum” (public purpose), yang sering kali menimbulkan perdebatan interpretatif di kalangan tribunal arbitrase internasional.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hak negara dalam melakukan deprivasi aset investor asing dengan alasan kepentingan umum serta mengidentifikasi dasar perbedaan ratio decidendi majelis arbiter dalam dua kasus yang berkaitan, yaitu LG&E v. Argentina dan CMS v. Argentina. Melalui pendekatan yuridis-normatif dan analisis kualitatif terhadap data sekunder, ditemukan bahwa meskipun kedua kasus memiliki latar belakang faktual yang serupa, perbedaan tafsir terhadap elemen durasi dan dampak ekonomi dari tindakan negara mengakibatkan keluarnya putusan yang berbeda. Penelitian ini juga menyoroti pengaruh ideologi hukum suatu negara terhadap standar penerapan frasa public purpose, yang berimplikasi pada ketidakpastian hukum bagi investor asing. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membuka pemikiran-pemikiran juris kedepannya untuk memiliki kesepahaman yang sama terkait pengertian dari public purpose dalam menimbang suatu kasus.
Kata kunci: Ekspropriasi, Tindakan Negara, Deprivasi Aset, ISDS,
Kepentingan Umum

Actions (login required)

View Item