PERMATASARI, ANDINI FEBRYANA and Aminah, Aminah and Prananda, Rahandy Rizki (2025) TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENYALAHGUNAAN TEKNOLOGI ARTIFICIAL INTELLIGENCE DALAM IKLAN TANPA IZIN SUBJEK PEMERAN BERDASARKAN HUKUM POSITIF INDONESIA. _120 PDT 2025. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text ANDINI FEBRYANA PERMATASARI_cover.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text ANDINI FEBRYANA PERMATASARI_abstrak.pdf Download (148kB)
	Text ANDINI FEBRYANA PERMATASARI_bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (482kB)
	Text ANDINI FEBRYANA PERMATASARI_bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (647kB)
	Text ANDINI FEBRYANA PERMATASARI_bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (851kB)
	Text ANDINI FEBRYANA PERMATASARI_bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (282kB)
	Text ANDINI FEBRYANA PERMATASARI_dapus.pdf Download (467kB)

Abstract

Perkembangan teknologi telah melahirkan Artificial Intelligence (AI)
sebagai salah satu inovasi yang memberikan kontribusi signifikan pada berbagai aspek kehidupan manusia. AI memiliki potensi besar dalam meningkatkan efisiensi. Akan tetapi, pemanfaatan AI juga dapat menimbulkan tantangan hukum yang kompleks. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan, menganalisis, serta mengkaji pertanggungjawaban dan perlindungan hukum terkait penyalahgunaan teknologi AI dalam memproduksi iklan dengan wajah dan/atau suara tanpa izin dari subjek pemeran. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif (doktrinal), dengan spesifikasi penelitian deskriptif melalui telaah terhadap data sekunder yang diperoleh dari hasil studi dokumen atau kepustakaan (library research). Dalam penelitian ini, digunakan analisis data yang bersifat deskriptif kualitatif, dengan data berupa uraian yang ditinjau dari bahan hukum secara utuh, menyeluruh, dan terintegrasi mengenai permasalahan hukum yang diteliti.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa belum terdapat regulasi yang
mengatur secara tegas, spesifik, dan komprehensif mengenai AI di Indonesia. AI belum diakui sebagai subjek hukum karena membiarkan AI menjadi entitas yang merdeka dapat menimbulkan dehumanisasi. Berdasarkan interpretasi secara analogis yang menjembatani konsep vicarious liability dan strict liability atas
tindakan AI, pertanggungjawaban hukum tetap dibebankan kepada manusia atau badan hukum sebagai pihak yang mengembangkan, mengendalikan, dan/atau mengawasi sistem AI tersebut, terutama apabila teknologi ini secara jelas disalahgunakan untuk kepentingan iklan sehingga dapat menimbulkan pelanggaran terhadap privasi seseorang yang citranya ditampilkan tanpa izin. Dalam penerapan AI di Indonesia, perlindungan hukum diberikan dengan mempertahankan status a quo hingga dibentuk regulasi yang bersifat lex specialis di masa mendatang. UU ITE dan UU PDP dapat menjadi landasan untuk memberikan perlindungan hukum preventif dan represif terhadap subjek pemeran atas iklan berbasis teknologi AI yang ditayangkan tanpa izin, yaitu melalui kewajiban persetujuan eksplisit, pengawasan dan partisipasi masyarakat, serta mekanisme pelaporan, gugatan, dan penghapusan informasi/data pribadi sebagai konkretisasi hak untuk dilupakan. Dengan demikian, diperlukan penguatan kesadaran hukum ataupun pembentukan regulasi yang adaptif, kolaboratif, dan responsif terhadap perkembangan AI guna memberikan kepastian hukum serta menciptakan ekosistem AI yang etis, aman, dan bertanggung jawab.
Kata Kunci: Artificial Intelligence, Iklan Tanpa Izin, Pertanggungjawaban Hukum, Perlindungan Hukum

Actions (login required)

View Item