AZALEA, AIRA and Sa'adah, Nabitatus and Suhartoyo, Suhartoyo (2025) TINJAUAN PEMENUHAN HAK AHLI WARIS DALAM HAL BERAKHIRNYA HUBUNGAN KERJA YANG DISEBABKAN KARENA PEKERJA MENINGGAL DUNIA (STUDI KASUS PUTUSAN NO. 84/ Pdt.Sus-PHI/2019/PN.SMG). _054 HAN 2025. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text Aira Azalea_cover.pdf Restricted to Repository staff only Download (630kB)
	Text Aira Azalea_abstrak.pdf Download (189kB)
	Text Aira Azalea_bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (420kB)
	Text Aira Azalea_bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (407kB)
	Text Aira Azalea_bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (441kB)
	Text Aira Azalea_bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (211kB)
	Text Aira Azalea_dapus.pdf Download (4MB)

Abstract

Penelitian ini mengkaji perlindungan hukum terhadap hak-hak ahli waris pekerja yang meninggal dunia dalam hubungan kerja di Indonesia, dengan fokus pada kasus Putusan Nomor 84/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Smg. Persoalan pada kasus ini dimana Tergugat selaku PT Diras Concept Furniture tidak memberikan hak normatif kepada ahli waris pekerjanya yang telah meninggal dunia, dan adanya kelalaian perusahaan dalam membayar iuran kepesertaan BPJS terhadap karyawannya yang berimplikasi pada hak ahli waris. Permasalahan yang diteliti adalah menganalisis pengaturan dan pemenuhan hak ahli waris berdasarkan peraturan ketenagakerjaan serta pemenuhan hak ahli waris dalam Putusan Nomor 84/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Smg.
Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif analitis. Menggunakan data sekunder yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu studi kepustakaan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak-hak ahli waris pekerja yang meninggal dunia meliputi pesangon, penghargaan masa kerja, penggantian hak, serta manfaat jaminan sosial seperti Jaminan Kematian (JKM) dan Jaminan Hari Tua (JHT). Namun, perubahan regulasi pasca berlakunya UU No. 6 Tahun 2023 dan Putusan MK No. 168/PUU-XXI/2023 menyebabkan pergeseran dasar hukum dan cakupan hak yang diterima ahli waris. Hasil Penelitian juga menunjukkan adanya kelalaian perusahaan dalam membayar iuran BPJS Ketenagakerjaan menyebabkan ahli waris kehilangan hak atas manfaat JKM, meskipun kompensasi normatif seperti uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak tetap dikabulkan pengadilan. Penelitian ini menekankan
pentingnya harmonisasi regulasi dan pengawasan kepatuhan perusahaan agar perlindungan hukum bagi pekerja dan ahli waris berjalan optimal sesuai perkembangan hukum ketenagakerjaan di Indonesia.
Kata kunci: Hak Ahli Waris; Pekerja Meninggal Dunia; Ketenagakerjaan; Perlindungan Hukum, BPJS Ketenagakerjaan.

Actions (login required)

View Item