NABILA, AZIZAH PUTRI and Silviana, Ana and Triyono, Triyono (2025) DAMPAK KEBIJAKAN BADAN BANK TANAH DALAM PENGELOLAAN TANAH DI KECAMATAN SEPAKU KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA. _121 PDT 2025. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text AZIZAH PUTRI NABILA-cover.pdf Restricted to Repository staff only Download (557kB)
	Text AZIZAH PUTRI NABILA-abstrak.pdf Download (203kB)
	Text AZIZAH PUTRI NABILA-bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (480kB)
	Text AZIZAH PUTRI NABILA-bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (376kB)
	Text AZIZAH PUTRI NABILA-bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (435kB)
	Text AZIZAH PUTRI NABILA-bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (205kB)
	Text AZIZAH PUTRI NABILA-dapus.pdf Download (1MB)

Abstract

Pemindahan Ibu Kota Nusantara ke Kalimantan Timur mendorong peningkatan kebutuhan tanah untuk pembangunan sehingga pemerintah membentuk Badan Bank Tanah sebagai lembaga yang diberi kewenangan khusus untuk mengelola tanah, termasuk tanah bekas Hak Guna Usaha PT Triteknik Kalimantan Abadi di Kelurahan Maridan, Kecamatan Sepaku. Masyarakat yang telah lama menguasai tanah secara fisik tanpa alas hak formal merasa dirugikan dengan diterbitkannya Surat Imbauan Nomor S-107/Bdn-BTI/PPU/III/2024 oleh Badan Bank Tanah yang melarang aktivitas di atas tanah yang diklaim sebagai Hak Pengelolaan.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis legalitas penguasaan tanah oleh masyarakat yang menempati lahan yang diklaim oleh Badan Bank Tanah, serta untuk mengetahui dan menganalisis mengenai dampak dan penyelesaian kebijakan Badan Bank Tanah terhadap klaim yang dilakukan kepada masyarakat di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser.
Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan metode analisis preskriptif. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Penajam Paser Utara dan sejumlah warga yang terdampak dari terbitnya Surat Imbauan, serta didukung dengan data sekunder dari studi kepustakaan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa legalitas penguasaan tanah oleh masyarakat tidak memiliki kepastian hukum karena tidak didukung oleh alat bukti kepemilikan formal seperti sertipikat tanah sehingga hanya dianggap sebagai petani penggarap. Sebaliknya, penguasaan tanah oleh Badan Bank Tanah telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2021 tentang Bank Tanah, termasuk dalam hal prosedur sosialisasi, penerbitan surat imbauan, serta pemberian kompensasi berupa tanam tumbuh. Kebijakan Badan Bank Tanah berdampak signifikan terhadap kehidupan masyarakat, antara lain berupa pelarangan aktivitas di atas tanah tersebut, pemutusan listrik, terganggunya pelaksanaan ritual adat, dan masyarakat membentuk Forum Masyarakat Adat
Nusantara sebagai bentuk upaya masyarakat yang terdampak atas surat imbauan tersebut untuk memperjuangkan hak dan menyelesaikan sengketa secara adil.
Kesimpulan dari penelitian mengenai dampak kebijakan Badan Bank Tanah dalam pengelolaan tanah di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara yaitu adanya perbedaan persepsi antara masyarakat dengan Badan Bank Tanah sehingga menimbulkan konflik hukum pertanahan. Masyarakat menganggap bahwa kebijakan Badan Bank Tanah adalah bentuk perampasan terhadap tanah milik masyarakat, sedangkan pihak Badan Bank Tanah mengelola tanah bekas HGU PT TKA berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kebijakan tersebut berdampak pada terganggunya kehidupan ekonomi, sosial, dan spiritual masyarakat yang hingga kini belum terselesaikan meskipun telah dilakukan upaya mediasi.
Kata Kunci: Kebijakan, Badan Bank Tanah, Hak Pengelolaan, Ibu Kota Nusantara

Actions (login required)

View Item