AMALIA, NIQUITA SUCI and Dwiwarno, Nuswantoro and Setiyono, Joko (2025) TINJAUAN YURIDIS TANGGUNG JAWAB NEGARA INDONESIA DALAM KASUS PEMINDAH PAKSAAN ETNIS ROHINGYA YANG MEMASUKI WILAYAH ACEH. _029 HI 2025. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text Niquita Suci Amalia-cover.pdf Restricted to Repository staff only Download (642kB)
	Text Niquita Suci Amalia-abstrak.pdf Download (127kB)
	Text Niquita Suci Amalia-bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (298kB)
	Text Niquita Suci Amalia-bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (432kB)
	Text Niquita Suci Amalia-bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (436kB)
	Text Niquita Suci Amalia-bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (128kB)
	Text Niquita Suci Amalia-dapus.pdf Download (251kB)

Abstract

Peristiwa pemindah paksaan Etnis Rohingya dari Tempat Penampungan Balee Meuseuraya Aceh pada 27 Desember 2023. Etnis Rohingya merupakan kelompok rentan yang telah mengalami tindakan diskriminasi dan penganiayaan dari negara asalnya, Negara Myanmar. Sehingga keberadaan Etnis Rohingya di Indonesia perlu ditinjau secara yuridis baik dari perspektif hukum internasional maupun perspektif hukum nasional. Oleh sebab itu, penelitian ini akan mengkaji secara mendalam mengenai tanggung jawab yuridis Negara Indonesia atas peristiwa tersebut, serta untuk menilai kesesuaiannya dengan prinsip hukum internasional tentang tanggung jawab negara atas tindakan yang melanggar hukum internasional, Hukum Pengungsi Internasional melalui Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi dan kewajiban negara berdasarkan Hukum Pengungsi Nasional yaitu Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi Luar Negeri.
Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini mencakup terkait apakah tindakan pemindah paksaan tersebut dapat dikategorikan sebagai tanggung jawab negara berdasarkan hukum internasional terkait perlindungan pengungsi sebagaimana diatur dalam Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi dan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan yang mencakup analisis terhadap instrumen hukum internasional, peraturan perundang-undangan nasional, serta literatur hukum yang relevan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Etnis Rohingya yang berada di wilayah Aceh telah memenuhi kriteria sebagai pengungsi sebagaimana dimaksud dalam Konvensi 1951 maupun Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016. Dengan demikian, Indonesia memiliki kewajiban hukum dan moral untuk memberikan perlindungan terhadap mereka. Tindakan pemindah paksaan yang dilakukan terhadap Etnis Rohingya dari Tempat Penampungan Balee Meuseuraya Aceh pada 27 Desember 2023 kemarin tidak dapat dikategorikan sebagai tindakan negara dan karenanya tidak menimbulkan tanggung jawab negara secara langsung. Meskipun demikian, sebagai negara yang berdaulat, Indonesia tetap memiliki kewajiban untuk melakukan langkah – langkah pencegahan terhadap tindakan yang dapat membahayakan para pengungsi. Sehingga, meskipun Indonesia tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas pemindah paksaan tersebut, Indonesia tetap memiliki kewajiban secara internasional untuk melindungi Etnis Rohingya selama berada di wilayahnya.
Kata Kunci : Etnis Rohingya, Pengungsi, Pemindah Paksaan, Tanggung Jawab Negara.

Actions (login required)

View Item