POERWANDITO, REVI and Wisnaeni, Fifiana and Saraswati, Retno (2025) KEABSAHAN CALON ANGGOTA LEGISLATIF TERPILIH YANG BELUM DILANTIK DALAM PENCALONAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH BERDASARKAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 12/PUU-XXII/2024. _057 HTN 2025. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text revi poerwandito-cover.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text revi poerwandito-abstrak.pdf Download (79kB)
	Text revi poerwandito-bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (268kB)
	Text revi poerwandito-bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (250kB)
	Text revi poerwandito-bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (370kB)
	Text revi poerwandito-bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (83kB)
	Text revi poerwandito-dapus.pdf Download (112kB)

Abstract

Banyaknya anggota legislatif terpilih yang belum dilantik diusulkan untuk mencalonkan diri dalam pemilihan kepala daerah dari periode ke periode namun belum ada peraturan perudang undangan yang khusus mengatur tentang hal ini. Hal ini merupakan permasalahan yang cukup serius karena dikhawatirkan untuk oknum tersebut melakukan penyalahgunaan wewenang dalam upayanya dalam pencalonan kepala daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XXII/2024 serta mengetahui akibat hukum yang terjadi apabila seorang anggota legislatif terpilih yang belum dilantik maju atau diusulkan dalam pemilihan kepala daerah. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif berfokus pada pengkajian peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta putusan pengadilan untuk memahami prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Pelaksanaan putusan mengalami berbagai perdebatan sehingga ditindak lanjuti oleh KPU dengan pembentukan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024. Anggota legislatif terpilih yang belum dilantik yang diusulkan untuk mencalonkan diri dalam pemilihan kepala daerah, dilarang dengan adanya peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 8 tahun 2024, yang mana peraturan tersebut adalah tindak lanjut dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XXII/2024. Maka anggota tersebut wajib mengundurkan diri dan mengajukan surat pengunduran diri dari partai politik yang bersangkutan, surat tersebut tidak dapat ditarik kembali apabila hendak pelantikan atau apapun itu. Anggota legislatif aktif yang diusulkan untuk mencalonkan diri harus melepaskan jabatannya sesuai UU nomor 10 tahun 2016 . Calon anggota legislatif terpilih yang belum dilantik berdasarkan PKPU Nomor 8 tahun 2024 diwajibkan mengundurkan diri jika ingin maju dalam pilkada dengan menyerahkan surat pengunduran diri saat pendaftaran pasangan calon. Apabila calon anggota legislatif terpilih yang belum dilantik tidak menyerahkan surat pengunduran diri dari partai politik yang mendukungnya maka pencalonannya dianggap dianulir atau tidak sah.
Kata kunci : Putusan Mahkamah Konstitusi, Calon Legislatif Terpilih Yang Belum Dilantik, Pilkada, Akibat Hukum, PKPU

Actions (login required)

View Item