IZZATI, FAUZIA BILQIS and Sonhaji, Sonhaji and Solechan, Solechan (2025) PERANAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN PADA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI JAWA TENGAH DALAM MELINDUNGI HAK UPAH KERJA LEMBUR PEKERJA/BURUH. _057 HAN 2025. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text FAUZIA BILQIS IZZATI_cover.pdf Restricted to Repository staff only Download (625kB)
	Text FAUZIA BILQIS IZZATI_abstrak.pdf Download (211kB)
	Text FAUZIA BILQIS IZZATI_bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (317kB)
	Text FAUZIA BILQIS IZZATI_bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (299kB)
	Text FAUZIA BILQIS IZZATI_bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (492kB)
	Text FAUZIA BILQIS IZZATI_bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (223kB)
	Text FAUZIA BILQIS IZZATI_dapus.pdf Download (795kB)

Abstract

Upah lembur merupakan hak normatif pekerja yang dijamin dalam peraturan perundang-undangan sebagai kompensasi atas kerja di luar jam kerja normal. Pemenuhannya memerlukan pengawasan ketenagakerjaan yang efektif oleh pegawai pengawas pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Namun, pelanggaran terhadap hak tersebut masih sering terjadi. Data Kementerian Ketenagakerjaan tahun 2023 mencatat bahwa Provinsi Jawa Tengah memiliki jumlah pelanggaran norma ketenagakerjaan tertinggi secara nasional, khususnya terkait pengupahan termasuk upah lembur. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dasar hukum dan implementasi pengawasan ketenagakerjaan dalam melindungi hak atas upah lembur di Provinsi Jawa Tengah.
Penelitian ini menggunakan metode non-doktrinal dengan pendekatan yuridis empiris yang bersifat deskriptif analitis. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan studi lapangan berupa wawancara dengan pengawas ketenagakerjaan serta perwakilan pekerja untuk memperoleh gambaran faktual mengenai efektivitas pelaksanaan pengawasan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pengawasan belum berjalan optimal. Terdapat hambatan struktural yang dihadapi antara lain keterbatasan jumlah pengawas, manipulasi data oleh perusahaan, kesulitan memperoleh keterangan saksi, serta rendahnya partisipasi pekerja akibat minimnya perlindungan terhadap pelapor. Kondisi ini berdampak pada lemahnya perlindungan terhadap hak upah lembur. Oleh karena itu, dibutuhkan peningkatan kapasitas pengawasan, kerja sama lintas sektor, dan jaminan perlindungan hukum bagi pelapor guna memperkuat sistem pengawasan ketenagakerjaan.
Kata kunci: Pengawasan Ketenagakerjaan, Perlindungan Upah Lembur.

Actions (login required)

View Item