AKBAR, PANJI MUHAMMAD and Wisnaeni, Fifiana and Pinilih, Sekar Anggun Gading (2025) PROSPEK METODE SUNSET CLAUSES SEBAGAI PEMANTAUAN DAN PENINJAUAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA. _049 HTN 2025. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
|
Text
PANJI MUHAMMAD AKBAR - cover.pdf Restricted to Repository staff only Download (5MB) |
|
|
Text
PANJI MUHAMMAD AKBAR - abstrak.pdf Download (163kB) |
|
|
Text
PANJI MUHAMMAD AKBAR - bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (327kB) |
|
|
Text
PANJI MUHAMMAD AKBAR - bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (302kB) |
|
|
Text
PANJI MUHAMMAD AKBAR - bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (519kB) |
|
|
Text
PANJI MUHAMMAD AKBAR - bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (179kB) |
|
|
Text
PANJI MUHAMMAD AKBAR - dapus.pdf Download (176kB) |
Abstract
Metode sunset clauses merupakan suatu metode yang mampu memberikan efektivitas dalam hal pemantauan dan peninjauan terhadap undang-undang. Evaluasi tersebut untuk melihat kehasilgunaan dan kebermanfaatan dari suatu undang-undang terhadap masyarakat. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya masih terdapat celah hukum untuk menghasilkan suatu upaya yang efektif dalam mengevaluasi undang-undang yakni tidak terdapatnya jangka waktu tenggat kapan lembaga yang berwenang harus melakukan upaya pemantauan dan peninjauan. Penulisan ini akan mendeskripsikan bagaimana pelaksanaan pemantauan dan peninjauan terhadap peraturan perundang-undangan di Indonesia serta untuk menggambarkan apakah pelaksanaan evaluasi peraturan perundang-undangan telah menggunakan metode sunset clauses.
Penelitian ini menggunakan metode pendekatan doktrinal dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis, yang meneliti berdasarkan hasil studi kepustakaan, wawancara, dan data sekunder yang menunjang penelitian. Penulisan ini memberikan rekomendasi untuk dapat mengadopsi metode sunset clauses yang identik dengan pemberian jangka waktu terhadap pemberlakuan suatu undang-undang. Daya paksa yang melekat dalam metode sunset clauses akan membuat para lembaga yang berwenang melakukan pemantauan dan peninjauan terhadap undang-undang, karena jika melebihi jangka waktu yang telah ditentukan maka keberlakuan suatu undang- undang akan berakhir.
Hasil dari penelitian ini menggambarkan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 95 A dan Pasal 95 B Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan telah mengamanati Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Pemerintah untuk melakukan analisis dan evaluasi terhadap pemberlakuan suatu undang-undang. Kesimpulan penelitian ini memandang bahwa masih terdapat sisi yang perlu dioptimalisasi dengan mengadopsi ketentuan metode sunset clauses guna melahirkan pelaksanaan pemantauan dan peninjauan yang efektif dalam peraturan perundang- undangan di Indonesia. Dengan demikian, upaya evaluasi akan jauh lebih efektif untuk melihat apakah suatu undang-undang masih relevan dengan
kondisi faktual di tataran sosial yang disesuaikan dengan keterbutuhan dan kebermanfaatan bagi masyarakat.
Kata Kunci: Metode Sunset Clauses, Pemantauan dan Peninjauan, Peraturan perundang-undangan.
| Item Type: | Thesis (Undergraduate) |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Metode Sunset Clauses, Pemantauan dan Peninjauan, Peraturan perundang-undangan |
| Subjects: | Law |
| Divisions: | Faculty of Law > Department of Law |
| Depositing User: | Perpus FH |
| Date Deposited: | 22 Jul 2025 04:06 |
| Last Modified: | 13 Aug 2025 07:30 |
| URI: | https://eprints2.undip.ac.id/id/eprint/35336 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
