NAFELIYA, EKA HANISAH and Widanarti, Herni and Turisno, Bambang Eko (2025) TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERKAWINAN POLIGAMI YANG DILAKUKAN DENGAN CARA PEMALSUAN IDENTITAS DALAM PUTUSAN NOMOR 7079/Pdt.G/2023/PA.Cbn. _131 PDT 2025. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text Eka Hanisah Nafeliya_cover.pdf Restricted to Repository staff only Download (485kB)
	Text Eka Hanisah Nafeliya_abstrak.pdf Download (162kB)
	Text Eka Hanisah Nafeliya_bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (304kB)
	Text Eka Hanisah Nafeliya_bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (287kB)
	Text Eka Hanisah Nafeliya_bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (342kB)
	Text Eka Hanisah Nafeliya_bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (177kB)
	Text Eka Hanisah Nafeliya_dapus.pdf Download (244kB)

Abstract

Perkawinan di Indonesia menganut prinsip perkawinan monogami terbuka yang berarti perkawinan monogami dapat disimpangi dengan poligami selama para pihak menghendaki dan memenuhi syarat-syarat tertentu. Namun, sulitnya persyaratan yang ada, menimbulkan banyak kecurangan dalam melakukan perkawinan poligami. Kecurangan inilah yang dapat menjadi alasan pembatalan perkawinan.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis legalitas perkawinan poligami yang dilakukan dengan cara pemalsuan identitas dan untuk mengetahui pertimbangan hakim terhadap perkawinan poligami yang dilakukan dengan cara pemalsuan identitas dalam putusan Nomor 7079/Pdt.G/2023/PA.Cbn.
Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis dengan data sekunder. Kemudian, data-data tersebut dianalisis menggunakan metode analisis data yang bersifat kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, legalitas perkawinan poligami yang dilakukan dengan cara pemalsuan identitas seperti nama, tempat/tanggal lahir, pekerjaan, agama, status perkawinan, jenis kelamin, dan kewarganegaraan adalah tidak sah di mata hukum dan dapat dibatalkan. Hal ini dikarenakan, pemalsuan tersebut dapat menjadi salah sangka diri pada calon suami atau calon isteri. Seperti kasus dalam penelitian ini, Penggugat selaku isteri pertama mengajukan permohonan pembatalan perkawinan kepada isteri kedua suami (almarhum) dengan alasan suami (Almarhum) telah memalsukan status perkawinan dan melakukan perkawinan poligami tanpa izin dari isteri pertama dan Pengadilan Agama. Gugatan ini diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Agama Cibinong dalam Putusan Nomor
7079/Pdt.G/2023/Pa.Cbn. Perkawinan poligami yang dilakukan oleh suami (Almarhum) dengan Tergugat seharusnya tidak dapat dilaksanakan dan tidak sah karena tidak memenuhi syarat perkawinan poligami. Perkawinan tersebut tersebut dilakukan dengan cara pemalsuan status perkawinan menjadi lajang yang dilakukan oleh suami (Almarhum). Sehingga perkawinan poligami tersebut menjadi tidak sah dan dapat dibatalkan. Meskipun demikian, Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong berpendapat bahwa gugatan pembatalan perkawinan Tergugat dengan Almarhum yang diajukan oleh Penggugat harus ditolak. Hal ini dikarenakan Majelis Hakim menilai bahwa, gugatan pembatalan perkawinan yang diajukan sudah daluwarsa dan Penggugat memiliki itikad buruk terhadap Tergugat terkait pembagian harta warisan atas peninggalan Almarhum. Sehingga perkawinan antara Tergugat dengan Almarhum tetap dianggap sah secara hukum.
Kata kunci : Perkawinan, Poligami, Pemalsuan Identitas

Actions (login required)

View Item