Edgar, Isadora Nathania and Busro, Achmad (2024) AKIBAT HUKUM TERHADAP HIBAH YANG PENANDATANGANAN AKTANYA DILAKUKAN TIDAK DI HADAPAN PEJABAT BERWENANG. Masters thesis, FAKULTAS HUKUM.

Text Isadora Nathania Edgar (11000222410038)_ tesis lengkap 2024.pdf Restricted to Repository staff only Download (894kB)

Abstract

Akta autentik sebagai alat bukti yang sempurna tentunya wajib memenuhi ketentuan dan persyaratan yang telah diatur dalam peraturan perundang - undangan, salah satunya yakni dibuat oleh atau di hadapan pejabat yang berwenang untuk itu. Namun, pada praktiknya ditemui bahwa penandatanganan akta autentik dilakukan tidak di hadapan pejabat berwenang melainkan naskah akta dibawa oleh klien terlebih dahulu kemudian ditandatangani sendiri oleh klien dengan tidak adanya pejabat berwenang. Pelanggaran dalam pembuatan akta autentik seperti diuraikan tersebut dapat berujung sengketa sedangkan dalam hal perbuatan hukum penghibahan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1666 Kitab Undang - Undang Hukum Perdata yakni hibah tidak dapat ditarik kembali. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keabsahan akta hibah yang proses penandatanganannya dilakukan tidak di hadapan pejabat berwenang dan akibatnya terhadap hibah yang proses penandatanganan aktanya dilakukan tidak di hadapan pejabat berwenang. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan metode pengumpulan data studi pustaka. Studi pustaka dianalisis secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa akta hibah yang proses penandatanganannya dilakukan tidak di hadapan pejabat berwenang adalah sah sepanjang memenuhi syarat sahnya perjanjian namun akta autentik tersebut terdegradasi menjadi akta di bawah tangan. Terhadap hibah yang proses penandatanganan aktanya dilakukan tidak di hadapan pejabat berwenang meskipun secara perjanjian tetaplah sah, namun memiliki akibat hukum tersendiri yang berbeda - beda tergantung pada objek hibah tersebut. Terhadap hibah yang objeknya benda tidak bergerak, pelanggaran pada proses pembuatan akta ini dapat menjadi celah di kemudian hari bagi pemberi hibah atau ahli warisnya melakukan gugatan untuk menarik kembali objek hibah. Hibah dengan objek benda tidak bergerak yang akta autentiknya cacat formil sehingga terdegradasi menjadi akta di bawah tangan dapat dijadikan dasar yang kuat untuk pembatalan hibah tersebut dan memulihkan kembali hak pemberi hibah, sedangkan terhadap hibah yang objeknya berupa benda bergerak meskipun akta autentik tersebut terdegradasi menjadi akta di bawah tangan namun oleh karena penyerahan benda bergerak berlaku ketentuan bahwa penyerahan nyata dianggap sekaligus sebagai penyerahan yuridisnya maka akta hibah yang terdegradasi tersebut tidak dapat menjadi dasar yang kuat untuk menarik kembali objek hibah dari tangan penerima hibah. Pejabat yang berwenang membuat akta hibah, baik Notaris maupun PPAT diharapkan dapat memberikan edukasi pada masyarakat awam terkait verlijden akta. Pembentuk peraturan perundang - undangan diharapkan memberikan penegasan kaitannya dengan ketentuan sanksi atau akibat hukum terkait pendaftaran peralihan hak atas tanah manakala terjadi pelanggaran dalam pembuatan akta autentiknya.

Actions (login required)

View Item