SETIAWAN, BAYU EKO and Rahmanda, Bagus and Muhyidin, Muhyidin (2025) TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEPAILITAN DENGAN HARTA BERSAMA SEBAGAI JAMINAN YANG DIAJUKAN SECARA SEPIHAK (STUDI KASUS PUTUSAN NO. 510/PDT.G/2019/PN JAK.SEL). _188 DG 2025. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text BAYU EKO SETIAWAN - cover.pdf Restricted to Repository staff only Download (965kB)
	Text BAYU EKO SETIAWAN - abstrak.pdf Download (6kB)
	Text BAYU EKO SETIAWAN - bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (238kB)
	Text BAYU EKO SETIAWAN - bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (235kB)
	Text BAYU EKO SETIAWAN - bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (246kB)
	Text BAYU EKO SETIAWAN - bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (11kB)
	Text BAYU EKO SETIAWAN - dapus.pdf Download (134kB)

Abstract

Kepailitan merupakan kondisi dimana debitor tidak dapat melaksanakan kewajiban pembayaran utang kepada 2 (dua) atau lebih kreditor yang telah jatuh tempo. Debitor dapat berupa badan usaha ataupun individu, tetapi dalam beberapa kasus kepailitan yang menjerat badan usaha turut serta melibatkan individu dalam sengketanya. Hal ini dapat terjadi ketika orang tersebut mengajukan diri sebagai penjamin pribadi (Personal Guarantee), tetapi permasalahan lain dapat muncul ketika penjamin pribadi terikat dalam perkawinan persatuan harta dan melakukan penjaminan secara sepihak. Contoh permasalahan tersebut terjadi pada kasus sengketa dalam Putusan Nomor 510/Pdt.G/2019/PN Jkt.Sel.
Tujuan daripada penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pengaturan terkait hal tersebut dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia khususnya dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, kemudian bagaimana penyelesaian dan perlindungan hukumnya.
Metode penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu penelitian yang dianalisis dan dibahas menggunakan pendekatan asas, norma, dan peraturan perundang-undangan. Spesifikasi penelitian dalam penulisan menggunakan deskriptif analitis dan dikaji menggunakan analisis data kualitatif. Hasil penelitian ini menjelaskan bagaimana peraturan perundang-undangan kepailitan tidak memberikan penjelasan mengenai bagaimana kepailitan dengan harta bersama yang dijaminkan secara sepihak yang memberikan ketidakpastian hukum kepada pihak pasangan yang juga dianggap debitor. Selain itu terdapat ketidakadilan dalam upaya hukum antara pihak debitor dengan kreditor di luar yang tercatat dalam persidangan pertama. Diperlukan pengkajian kembali terhadap peraturan perundang-undangan kepailitan dan PKPU untuk memberikan kepastian dan keadilan hukum bagi semua pihak.
Kata Kunci: Kepailitan; Jaminan Pribadi; Harta Bersama

Actions (login required)

View Item