TRESNAWATI, TESA and Trihastuti, Nanik and Farida, Elfia (2025) IMPLIKASI KERJA SAMA QUICK RESPONSE CODE INDONESIAN STANDARD (QRIS) CROSS BORDER TERHADAP PENGATURAN SISTEM PEMBAYARAN INDONESIA (STUDI KOMPARASI ANTARA INDONESIA – THAILAND DAN INDONESIA – JEPANG). _026 HI 2025. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text Tesa Tresnawati - cover.pdf Restricted to Repository staff only Download (367kB)
	Text Tesa Tresnawati - abstrak.pdf Download (132kB)
	Text Tesa Tresnawati - bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (274kB)
	Text Tesa Tresnawati - bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (316kB)
	Text Tesa Tresnawati - bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (361kB)
	Text Tesa Tresnawati - bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (121kB)
	Text Tesa Tresnawati - dapus.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Tuntutan para pengguna yang menginginkan sistem pembayaran berbasis QR Code mendorong Bank Indonesia membuat kebijakan QRIS yang saat ini diperluas menjadi QRIS Cross Border. Kebijakan QRIS Cross Border pertama kali dilaksanakan dengan Thailand dan akan segera direalisasikan dengan negara Jepang. Kerja sama QRIS Cross Border dituangkan dalam suatu Memorandum of Understanding. Dalam pelaksanaannya, Bank Indonesia hanya membuat satu produk hukum yang berkaitan dengan QRIS Cross Border yakni PADG 21/18/PADG/2019 Tahun 2019 tentang Implementasi Standar Nasional Quick Response Code Untuk Pembayaran. Kedudukan Bank Indonesia sebagai Bank Sentral menjadikan pelaksanaan dari kebijakannya sangat sulit dipengaruhi oleh pemerintah.
Penelitian ini bertujuan menganalisis kewenangan Bank Indonesia dalam membuat perjanjian QRIS Cross Border dan implikasinya terhadap pengaturan sistem pembayaran.
Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan komparatif yang dirancang dengan spesifikasi deskriptif dan teknik analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bank Indonesia merupakan satu-satunya lembaga yang berwenang membuat kebijakan QRIS Cross Border. Kewenangannya untuk membuat perjanjian tentang QRIS Cross Border tidak memerlukan Surat Kuasa. Hal tersebut dikarenakan perjanjian QRIS Cross Border merupakan perjanjian teknis dari kerja sama Local Currency Settlement dan materi dari perjanjiannya ada dalam kewenangan Bank Indonesia. Kehadiran kerja sama QRIS Cross Border berimplikasi pada prosedur pembuatan perjanjian internasional di bidang sistem pembayaran yang perlu disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional. Perjanjian QRIS Cross Border tidak dapat langsung diimplementasikan di Indonesia karena ketiadaan peraturan transaksi lintas batas yang secara efektif, preventif, dan represif melindungi para pengguna dari kejahatan penipuan.
Kata Kunci: QRIS Cross Border, Sistem Pembayaran, QRIS Cross Border Thailand, QRIS Cross Border Jepang.

Actions (login required)

View Item