PUTRA, RAMANITYA HASSYA ARIFITO and Herawati, Ratna and Pinilih, Sekar Anggun Gading (2025) PENGATURAN KEIKUTSERTAAN MENTERI DALAM PELAKSANAAN KAMPANYE PEMILU DI INDONESIA. _046 HTN 2025. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text Ramanitya Hassya A.P-cover.pdf Restricted to Repository staff only Download (586kB)
	Text Ramanitya Hassya A.P-abstrak.pdf Download (136kB)
	Text Ramanitya Hassya A.P-bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (307kB)
	Text Ramanitya Hassya A.P-bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (335kB)
	Text Ramanitya Hassya A.P-bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (471kB)
	Text Ramanitya Hassya A.P-bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (240kB)
	Text Ramanitya Hassya A.P-dapus.pdf Download (234kB)

Abstract

Adanya pemilihan umum tidak dapat dipisahkan dengan adanya kampanye pemilu. Seorang menteri pada dasarnya memiliki hak politik yang melekat sebagai warga negara, yang salah satu diantaranya yakni turut serta dalam mengikuti kampanye pemilu. Pembatasan hak politik menggunakan hukum mengenai keikutsertaan menteri dalam pelaksanaan kampanye pemilu menjadi perhatian khusus mengingat menteri sebagai pejabat negara memiliki kekuasaan dan wewenang yang besar. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan serta melihat implikasi inkonsistensi norma keikutsertaan menteri dalam pelaksanaan kampanye pemilu di Indonesia yakni Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 beserta peraturan teknisnya.
Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan doktrinal dengan spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Penelitian ini menggunakan jenis data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang dikumpulkan melalui metode studi kepustakaan. Data-data tersebut kemudian dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif.
Hasil dari penelitian ini dapat diketahui bahwa pengaturan mengenai keikutsertaan menteri dalam pelaksanaan kampanye pemilu di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengunduran Diri Dalam Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden, dan Wakil Presiden, Serta Cuti Dalam Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 Tata Cara Pengunduran Diri Dalam Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden, dan Wakil Presiden, Serta Cuti Dalam Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum. Namun, dalam formulasinya ditemukan adanya inkonsistensi antar ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan inkonsistensi antar ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 Tata Cara Pengunduran Diri Dalam Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden, dan Wakil Presiden, Serta Cuti Dalam Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Inkonsistensi ini dapat berimplikasi terhadap kewajiban cuti bagi menteri, terhadap penyelenggara pemilu dan berpotensi terbukanya celah penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang dalam kampanye pemilu.
Kata kunci: Menteri, Kampanye Pemilu, Inkonsistensi Norma,
Kepastian Hukum, Cuti Kampanye

Actions (login required)

View Item