NAJLA, NADIYATU and Wisnaeni, Fifiana and Sukma, Novira Maharani (2025) TINJAUAN YURIDIS KEDUDUKAN PUTUSAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU MENGENAI PELANGGARAN KODE ETIK OLEH PENYELENGGARA PEMILU. _055 HTN 2025. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text Nadiyatu Najla-cover.pdf Restricted to Repository staff only Download (615kB)
	Text Nadiyatu Najla-abstrak.pdf Download (115kB)
	Text Nadiyatu Najla-bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (381kB)
	Text Nadiyatu Najla-bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (348kB)
	Text Nadiyatu Najla-bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (509kB)
	Text Nadiyatu Najla-bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (125kB)
	Text Nadiyatu Najla-dapus.pdf Download (252kB)

Abstract

Penyelenggara Pemilu yang berintegritas adalah kunci terciptanya Pemilu yang demokratis. Integritas Pemilu tercermin dari penerapan prinsip seperti hak pilih universal, kesetaraan, profesionalisme, imparsialitas, dan transparansi. Penegakan kode etik oleh penyelenggara penting untuk menjaga profesionalisme dan independensi. Hal tersebut menjadi tanggung jawab Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu yang berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus laporan dugaan pelanggaran etik oleh penyelenggara Pemilu. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbandingan pengaturan perkara asusila dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta untuk mengetahui kedudukan sanksi etik Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu ketika sanksi pidana Putusan Pengadilan belum dijatuhkan
Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan analisis doktrinal yang dikaji dikaji melalui studi pustaka terhadap buku, peraturan, dan tulisan yang relevan. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis untuk menggambarkan aturan yang berlaku dan mengaitkannya dengan teori hukum serta praktik yang relevan dengan fokus penelitian.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan mengenai tindakan asusila dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum tidak mengatur secara eksplisit mengenai perbuatan atau pelanggaran asusila, namun memposisikannya sebagai pelanggaran etik dengan sanksi administratif bagi penyelenggara pemilu. Sementara itu, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengaturnya sebagai tindak pidana dengan sanksi hukum yang unsur-unsur perbuatan harus dibuktikan secara materiil dan formil. Artinya, keduanya memiliki perbedaan dari segi norma dan sanksi, serta kedua sanksi tersebut berjalan pada rel masing-masing. Lembaga Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berperan sebagai lembaga quasi-yudisial yang putusannya bersifat final dan mengikat secara terbatas berdasarkan Putusan MK No. 32/PUU-XIX/2021. Dalam hal terjadi tumpang tindih antara norma etik dan norma pidana, berlaku asas lex specialis derogat legi generali, artinya di mana hukum yang bersifat khusus dapat mengesampingkan hukum yang bersifat umum. Namun, penerapan asas ini belum tentu dapat diterapkan secara mutlak. Penelitian ini menyimpulkan perlunya harmonisasi antara penegakan etika dan hukum untuk menghindari konflik kewenangan dalam perkara pidana.
Kata Kunci : Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, Kode Etik,
Penyelenggara Pemilu, Asusila.

Actions (login required)

View Item