DARMAWAN, TEGAR ANDRIAN VALENTINO and Setiyono, Joko and Dwiwarno, Nuswantoro (2025) PENGGUNAAN TENTARA BAYARAN DALAM KONFLIK BERSENJATA DI BENUA AFRIKA (SUATU ANALISIS BERDASARKAN HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL). _035 HI 2025. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text Tegar Andrian Valentino Darmawan_cover.pdf Restricted to Repository staff only Download (680kB)
	Text Tegar Andrian Valentino Darmawan_abstrak.pdf Download (236kB)
	Text Tegar Andrian Valentino Darmawan_bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (322kB)
	Text Tegar Andrian Valentino Darmawan_bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (332kB)
	Text Tegar Andrian Valentino Darmawan_bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (396kB)
	Text Tegar Andrian Valentino Darmawan_bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (172kB)
	Text Tegar Andrian Valentino Darmawan_dapus.pdf Download (249kB)

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tingginya penggunaan tentara bayaran (mercenaries) dalam konflik bersenjata di Benua Afrika, yang menimbulkan dampak serius terhadap perlindungan hak asasi manusia, maraknya penggunaan tentara bayaran di benua afrika seringkali dilatarbelakangi banyak faktor tapi salah satu alasannya adalah ketidak siapan angkatan bersenjata negara yang bersangkutan atau kurangnya personel dimana tentara bayaran ini seringkali dianggap lebih profesional dan lebih terlatih daripada angkatan bersenjata lokal dan lebih cepat akuisisinya untuk langsung dikerahkan ke medan perang, namun praktik penggunaan tentara bayaran sering kali memperburuk kondisi perang dimana kekerasan, pelanggaran HAM, dan eksploitasi sumber daya alam marak dilakukan oleh para tentara bayaran. Latar belakang ini mengacu pada ketentuan Pasal 47 Protokol Tambahan I 1977 Konvensi Jenewa yang secara tegas melarang tentara bayaran, serta sulitnya dalam penegakan hukum di wilayah dengan kerapuhan governance dan intervensi geopolitik.
Permasalahan dan Metode Penelitian ini menjawab dua permasalahan yaitu bagaimana pengaturan HHI terkait status hukum tentara bayaran dan apakah praktik penggunaan tentara bayaran dalam konflik bersenjata di Afrika memenuhi standar HHI. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan mengkaji instrumen hukum primer (Konvensi Jenewa 1949, Protokol Tambahan I 1977, Konvensi PBB 1989 tentang Tentara Bayaran, dan Konvensi Organisation of African Unity) 1977) serta sumber sekunder berupa studi kasus di Sudan dan Libya. Analisis data dilakukan secara kualitatif melalui studi literatur dan dokumen terkait dinamika konflik Afrika. Hasil penelitian dan kesimpulan ini merupakan penelitian yang menunjukkan bahwa secara hukum, tentara bayaran dilarang dalam Hukum Humaniter Internasional karena tidak memenuhi kriteria kombatan (Pasal 47 Protokol Tambahan I 1977) dan berpotensi kehilangan hak sebagai tawanan perang. Namun dalam praktik, aktivitas mereka tetap marak di Afrika melalui penyamaran sebagai PMC yang menawarkan "jasa keamanan" non-tempur. Studi kasus di Sudan (dalam perang sipil pasca-kemerdekaan Sudan Selatan) dan Libya (pada intervensi 2011) membuktikan bahwa tentara bayaran memperpanjang konflik, melanggar prinsip distinction (pembedaan kombatan-sipil) dan proportionality, serta terlibat dalam eksploitasi sumber daya alam. Penelitian menyimpulkan bahwa praktik tentara bayaran di Afrika bertentangan dengan HHI, dan merekomendasikan penguatan regulasi nasional, kerjasama regional melalui Uni Afrika, serta penutupan celah hukum bagi PMC.
Kata Kunci: Tentara Bayaran, Konflik Bersenjata, Benua Afrika, Hukum Humaniter Internasional

Actions (login required)

View Item