UTOMO, RADITYA RAFLI and Wisnaeni, Fifiana and Pinilih, Sekar Anggun Gading (2025) URGENSI KEDUDUKAN PEMERINTAH SEBAGAI PEMOHON TUNGGAL DALAM PEMBUBARAN PARTAI POLITIK DI INDONESIA. _054 HTN 2025. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text Raditya Rafli Utomo-cover.pdf Restricted to Repository staff only Download (775kB)
	Text Raditya Rafli Utomo-abstrak.pdf Download (217kB)
	Text Raditya Rafli Utomo-bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (329kB)
	Text Raditya Rafli Utomo-bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (360kB)
	Text Raditya Rafli Utomo-bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (471kB)
	Text Raditya Rafli Utomo-bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (260kB)
	Text Raditya Rafli Utomo-dapus.pdf Download (229kB)

Abstract

Penelitian ini mengkaji urgensi kedudukan pemerintah sebagai pemohon tunggal dalam pembubaran partai politik di Indonesia. Berdasarkan Pasal 68 Undang - Undang Mahkamah Konstitusi, pemerintah merupakan satu-satunya pihak yang diberikan kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan pembubaran partai politik ke Mahkamah Konstitusi. Ketentuan ini menimbulkan diskursus mengenai efektivitas pengawasan, prinsip checks and balances, serta perlindungan hak-hak konstitusional warga negara. Penelitian ini berupaya menjawab dua pertanyaan fundamental: pertama, bagaimana urgensi pemberian kedudukan hukum (legal standing) kepada pemerintah sebagai pemohon tunggal dalam usulan pembubaran partai politik; dan kedua, bagaimana implikasi pemberian kedudukan hukum (legal standing) tersebut terhadap hak warga negara dalam mengajukan pembubaran partai politik.
Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis secara komprehensif kedua aspek tersebut.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum doktrinal yang bersifat deskriptif-analitis, berfokus pada hukum sebagai norma tertulis. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menghimpun data sekunder. Data ini terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif. Proses analisis meliputi seleksi dan pengolahan data secara sistematis untuk menghasilkan jawaban serta kesimpulan atas permasalahan yang dikaji.
Hasil dan pembahasan penelitian ini menunjukkan bahwa pemberian kedudukan hukum (legal standing) eksklusif kepada pemerintah dalam pembubaran partai politik memiliki urgensi konstitusional dalam menjaga stabilitas politik dan keamanan nasional, kewajiban presiden sebagai guardian of constitution
serta mencegah konflik horizontal. Namun, di sisi lain, kebijakan ini berdampak pada tereduksinya hak konstitusional warga negara, khususnya hak berserikat dan berkumpul sebagaimana diatur dalam Pasal 28E ayat (3) UUD 1945. Ketidakseimbangan antara hak partai dan hak warga negara terlihat dari tidak adanya akses hukum publik untuk mengoreksi penyimpangan partai politik, meskipun partai menerima berbagai hak istimewa negara. Kondisi ini menimbulkan ketimpangan struktural dalam demokrasi dan melemahkan akuntabilitas partai politik sebagai representasi rakyat. Oleh karena itu, disarankan agar pemerintah membangun mekanisme partisipatif seperti kanal pengaduan publik dan unit evaluatif, serta agar Mahkamah Konstitusi, KPU, dan Bawaslu memperkuat pengawasan ideologis dan etis secara terbuka dan berkelanjutan terhadap partai politik.
Kata Kunci: legal standing, pembubaran partai politik, Mahkamah Konstitusi, hak konstitusional, hak warga negara.

Actions (login required)

View Item