SITANGGANG, AARON YOSAFAT MARCELLINO and Diamantina, Amalia and Pinilih, Sekar Anggun Gading (2025) TUGAS DAN WEWENANG DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN DALAM PENANGANAN ILLEGAL FISHING. _043 HTN 2025. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text Aaron Yosafat M-cover.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text Aaron Yosafat M-abstrak.pdf Download (244kB)
	Text Aaron Yosafat M-bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (380kB)
	Text Aaron Yosafat M-bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (427kB)
	Text Aaron Yosafat M-bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (481kB)
	Text Aaron Yosafat M-bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (262kB)
	Text Aaron Yosafat M-dapus.pdf Download (288kB)

Abstract

Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) merupakan lembaga yang memiliki tugas strategis dalam menjaga kedaulatan negara di sektor kelautan, khususnya dalam memberantas praktik penangkapan ikan secara ilegal (Illegal fishing) di wilayah perairan Indonesia. Salah satu wilayah yang rawan terhadap aktivitas tersebut adalah Laut Natuna Utara, yang berbatasan langsung dengan negara lain dan berada di jalur pelayaran internasional.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tugas dan wewenang Direktorat Jenderal PSDKP dalam menangani kasus Illegal, serta mengidentifikasi hambatan yang dihadapi dalam proses penegakan hukum.
Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan doktrinal dengan menggunakan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, literatur hukum, serta dokumen resmi pemerintah. Analisis dilakukan secara kualitatif untuk menggambarkan pelaksanaan tugas PSDKP dan kendala operasional di lapangan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa PSDKP berperan penting dalam penanganan terhadap Illegal fishing melalui kegiatan patroli, penyidikan, penyitaan, serta kerja sama lintas instansi seperti TNI AL dan Bakamla. Namun, pelaksanaan tugas tersebut masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan armada pengawasan, tekanan diplomatik dari negara asing, dan minimnya koordinasi antar lembaga. Oleh karena itu, penguatan kapasitas kelembagaan dan peningkatan sinergi antarlembaga menjadi hal yang perlu dioptimalkan dalam upaya pemberantasan Illegal fishing.
Kata Kunci: Illegal fishing, PSDKP, Laut, Tugas dan Wewenang,
Penanganan Hukum.

Actions (login required)

View Item