WAVI, FIRAS HAZEL and Yunanto, Yunanto and Turisno, Bambang Eko (2025) ANALISIS YURIDIS TERHADAP INKONSISTENSI ANTARA PUTUSAN HAKIM PENGADILAN NEGERI DAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 24/PUU-XX/2022 TERKAIT PERKAWINAN BEDA AGAMA. _110 PDT 2025. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text Firas Hazel-cover.pdf Restricted to Repository staff only Download (911kB)
	Text Firas Hazel-abstrak.pdf Download (248kB)
	Text Firas Hazel-bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (430kB)
	Text Firas Hazel-bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (385kB)
	Text Firas Hazel-bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (517kB)
	Text Firas Hazel-bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (189kB)
	Text Firas Hazel-dapus.pdf Download (275kB)

Abstract

Permasalahan perkawinan beda agama di Indonesia telah lama
menimbulkan kontroversi, terutama mengingat adanya pertentangan antara norma hukum agama dan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang termaktub dalam sistem hukum nasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis inkonsistensi antara putusan hakim dalam menangani permohonan perkawinan beda agama dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XX/2022, serta mengidentifikasi upaya dan akibat dari inkonsistensi putusan terkait perkawinan beda agama bagi para pihak yang terlibat.
Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian doktrinal dengan pendekatan deskriptif-analitis. Data primer diperoleh dari putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan, dan putusan Mahkamah Konstitusi, sedangkan data sekunder diambil dari literatur hukum terkait dan wawancara. Analisis dilakukan dengan membandingkan pertimbangan hakim pengadilan negeri dan pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi serta mengkaji penerapan norma hukum agama dan prinsip hak asasi manusia dalam praktik peradilan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya inkonsistensi atau
pertentangan antara putusan hakim di pengadilan negeri dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XX/2022 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023, di mana terdapat independensi hakim dalam mempertimbangkan ketetapan terkait permohonan perkawinan beda agama untuk mencapai keadilan substantif. Namun, inkonsistensi yang muncul antara ketentuan Undang-Undang Perkawinan dan praktik yurisprudensi masih menyebabkan ketidakpastian hukum, sehingga para pihak harus menempuh celah administratif untuk mendapatkan pencatatan perkawinan yang sah.
Penelitian ini menyimpulkan bahwa diperlukan harmonisasi antara norma hukum, kebijakan administratif, dan revisi legislasi untuk memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi seluruh warga negara.
Kata Kunci: Perkawinan, Beda Agama, Putusan Hakim, Inkonsistensi

Actions (login required)

View Item