Danendra, Rahmandika Bagas and Njatrijani, Rinitami and Musyafah, Aisyah Ayu (2025) Perlindungan Hukum bagi Konsumen atas Produk UMKM Gula Kelapa tanpa Sertifikat Halal di Kabupaten Purworejo. _180 DG 2025. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text Rahmandika Bagas Danendra - cover.pdf Restricted to Repository staff only Download (473kB)
	Text Rahmandika Bagas Danendra - abstrak.pdf Download (141kB)
	Text Rahmandika Bagas Danendra - bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (425kB)
	Text Rahmandika Bagas Danendra - bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (633kB)
	Text Rahmandika Bagas Danendra - bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (483kB)
	Text Rahmandika Bagas Danendra - bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (223kB)
	Text Rahmandika Bagas Danendra - dapus.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Sertifikasi halal pada produk makanan merupakan kewajiban serta aspek penting bagi pelaku usaha untuk menjamin bahwa produk yang diproduksi telah sesuai dengan prinsip kehalalan serta memenuhi hak-hak konsumen muslim, termasuk hak spiritual. Produk gula kelapa dari pelaku UMKM di Kabupaten Purworejo merupakan komoditas lokal dengan potensi besar, kenyataannya produk gula kelapa di Kabupaten Purworejo masih banyak yang belum memiliki sertifikat halal, padahal mayoritas masyarakat di Indonesia adalah umat Islam yang memerlukan jaminan kehalalan produk. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi hambatan dari pelaku usaha gula kelapa yang hingga saat ini belum mendaftarkan sertifikat halal dan untuk memahami bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen, serta peran Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan (DinKUKMP) Kabupaten Purworejo dalam menangani UMKM yang belum memiliki sertifikat halal. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris dengan analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hambatan dalam pendaftaran sertifikat halal adalah faktor sumber daya manusia karena tingkat pendidikan yang rendah dan usia lanjut pelaku usaha gula kelapa. Pelaku usaha juga merasa kesulitan dalam proses pendaftaran dengan berbasis online, dan banyaknya dokumen serta persyaratan teknis yang harus dipenuhi. DinKUKMP telah berupaya memberikan sosialisasi dan pendampingan untuk membantu pelaku usaha dalam memperoleh sertifikat halal. Perlindungan hukum bagi konsumen diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Jaminan Produk Halal, yang mewajibkan produk yang beredar di Indonesia untuk memiliki sertifikat halal. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan kesadaran akan pentingnya sertifikasi halal bagi pelaku usaha dan perlindungan konsumen di Kabupaten Purworejo.
Kata kunci: Perlindungan hukum, Konsumen, UMKM, Sertifikat halal

Actions (login required)

View Item