HOTIMAH, KHUSNUL and Indarja, Indarja and Saraswati, Retno (2025) PELAKSANAAN TUGAS ANGGOTA DPRD KABUPATEN PURBALINGGA PADA MASA RESES DALAM PENYERAPAN ASPIRASI MASYARAKAT BERDASARKAN UU NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH. _050 HTN 2025. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text Khusnul Hotimah-cover.pdf Restricted to Repository staff only Download (440kB)
	Text Khusnul Hotimah-abstrak.pdf Download (103kB)
	Text Khusnul Hotimah-bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (192kB)
	Text Khusnul Hotimah-bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (207kB)
	Text Khusnul Hotimah-bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (353kB)
	Text Khusnul Hotimah-bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (127kB)
	Text Khusnul Hotimah-dapus.pdf Download (826kB)

Abstract

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) memiliki peran penting dalam sistem pemerintahan daerah sebagai representasi rakyat yang menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. DPRD memiliki tugas untuk menyerap dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat melalui kegiatan pada masa reses. Reses merupakan kewajiban anggota DPRD untuk bertemu dengan konstituennya secara rutin. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji mekanisme pelaksanaan tugas anggota DPRD Kabupaten Purbalingga selama masa reses berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta untuk mengetahui tantangan dalam proses tersebut. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif analitis, mengandalkan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Data tersebut diperoleh menggunakan metode studi kepustakaan. Kemudian untuk melengkapi bahan hukum, dilakukan wawancara guna memastikan dan mengklarifikasi data terkait pelaksanaan masa reses di DPRD Kabupaten Purbalingga. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme reses DPRD Kabupaten Purbalingga terdiri dari lima tahapan yang mendukung fungsi legislatif dalam menyerap aspirasi masyarakat. Namun, pelaksanaan reses menghadapi kendala yang terdiri dari kendala teknis dan juga kendala normatif. Kendala teknis terjadi karena kurangnya koordinasi antar pihak yang terlibat dalam peaksanaan reses. Kendala teknis tersebut ditemui di kelima dapil yang ada di Purbalingga. Sementara itu, kendala normatif terjadi karena terdapat ketidakpastian hukum terkait pedoman pelaporan dan pengaturan pelaksanaan masa reses secara rinci yang berpotensi menghambat realisasi aspirasi masyarakat.
Kata Kunci : DPRD Purbalingga, Masa Reses, Aspirasi Masyarakat

Actions (login required)

View Item