HUTABARAT, OCTAVIANA ULI BASA and Yusriyadi, Yusriyadi and Lumbanraja, Anggita Doramia (2025) PERLINDUNGAN HUKUM DAN PEMULIHAN HAK (REMEDIAL ACTIONS) PENYANDANG DISABILITAS SEBAGAI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL. _004 Humas 2025. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
|
Text
Octaviana Uli Basa Hutabarat_cover.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB) |
|
|
Text
Octaviana Uli Basa Hutabarat_abstrak.pdf Download (10kB) |
|
|
Text
Octaviana Uli Basa Hutabarat_bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (392kB) |
|
|
Text
Octaviana Uli Basa Hutabarat_bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (352kB) |
|
|
Text
Octaviana Uli Basa Hutabarat_bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (487kB) |
|
|
Text
Octaviana Uli Basa Hutabarat_bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (17kB) |
|
|
Text
Octaviana Uli Basa Hutabarat_dapus.pdf Restricted to Repository staff only Download (750kB) |
Abstract
Pelabelan negatif dan munculnya hambatan sosial yang diciptakan oleh masyarakat dalam menanggapi perbedaan yang dimiliki oleh kaum disabilitas menimbulkan proses penegakan hukum yang diskriminatif. Tidak maksimalnya edukasi seksual karena keterbatasan pendidikan menjadikan mereka sebagai kelompok yang rentan menjadi korban kekerasan seksual. Le socio-legal, diperoleh temuan, (1) Meskipun UU No. 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat yang diganti menjadi UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas telah diundangkan oleh Pemerintah Indonesia sebagai bentuk komitmen negara terhadap inklusivitas, hambatan sosial dan kultural masih dihadapi oleh penyandang disabilitas; (2) Pada proses perlindungan hukum, mereka dihadapkan dengan kurangnya layanan pengaduan yang ramah disabilitas, terbatasnya pendamping hukum yang memahami kebutuhan khusus mereka, seperti keterbatasan kognitif, pendengaran, atau mobilitas, serta harus menghadapi proses peradilan yang tidak inklusif, baik dari segi bahasa, komunikasi, infrastruktur, maupun sikap aparat; dan (3) Ketimpangan penegakan hukum, belum adanya pelatihan khusus terhadap aparat penegak hukum tentang bagaimana seharusnya memperlakukan penyandang disabilitas dalam posisi sebagai pencari keadilan, membuat bias sosial dan meragukan kredibilitas mereka, sehingga banyak kasus kekerasan seksual penyandang disabilitas tidak mendapat keadilan.
Kata Kunci: Perlindungan Hukum; Pemulihan Hak; Penyandang Disabilitas; Kekerasan Seksual; Hak Asasi Manusia
| Item Type: | Thesis (Undergraduate) |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Perlindungan Hukum; Pemulihan Hak; Penyandang Disabilitas; Kekerasan Seksual; Hak Asasi Manusia |
| Subjects: | Law |
| Divisions: | Faculty of Law > Department of Law |
| Depositing User: | Perpus FH |
| Date Deposited: | 18 Jul 2025 03:38 |
| Last Modified: | 20 Aug 2025 02:21 |
| URI: | https://eprints2.undip.ac.id/id/eprint/35115 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
