SHIBYANI, MUHAMMAD NAZIF and Ispriyarso, Budi and Sa'adah, Nabitatus (2025) PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KETIDAKPATUHAN PEMBAYARAN PBB-P2 DI KOTA SEMARANG. _053 HAN 2025. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text Muh Nazif Shibyani_cover.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text Muh Nazif Shibyani_abstrak.pdf Download (6kB)
	Text Muh Nazif Shibyani_bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (269kB)
	Text Muh Nazif Shibyani_bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (258kB)
	Text Muh Nazif Shibyani_bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (299kB)
	Text Muh Nazif Shibyani_bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (10kB)
	Text Muh Nazif Shibyani_dapus.pdf Download (353kB)

Abstract

Bapenda Kota Semarang menjadi salah satu lembaga Pemerintah Kota Semarang yang mendapatkan wewenang dalam kepengurusan PBB-P2 di Kota Semarang. Target penerimaan PBB-P2 di Kota Semarang sejak tahun 2023 hingga 2024 selalu naik. Data tahun berjalan 2024 menunjukkan terdapat selisih antara target penerimaan PBB-P2 yang merupakan Rp. 702 miliar, namun realisasinya hanya Rp. 581 miliar. Hal tersebut menggambarkan terdapat ketidakpatuhan pembayaran PBB-P2 di Kota Semarang, dan Bapenda sebagai lembaga yang berwenanng melakukan penegakan hukum.
Metode pendekatan yang digunakan pada penyusunan penelitian hukum ini dengan menggunakan metode yuridis empiris. Spesifikasi penelitian yang dilakukan adalah dengan menggunakan deskriptif analitis. Data primer dihimpun dan diperoleh melalui pihak Bapenda Kota Semarang dengan melakukan wawancara, sedangkan data sekunder didapatkan melalui studi kepustakaan. Seluruh data tersebut kemudian dianalisis dengan teknik analisis kualitatif.
Hasil penelitian menjelaskan bahwa penegakan hukum terhadap ketidakpatuhan pembayaran PBB-P2 di Kota Semarang ini menjadi wewenang Bapenda Kota Semarang. Bentuk penegakan hukum yang dilakukan oleh Bapenda adalah melaksanakan instruksi Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah, yang di dalamnya termasuk pemungutan PBB-P2. Terhadap ketidakpatuhan pembayaran PBB-P2 ini kemudian dilakukan penegakan hukum seperti penagihan, yang mana penagihan ini dilakukan dengan penerbitan STPD (Surat Tagihan Pajak Daerah), Surat Teguran, Surat Paksa, dan penyegelan sementara. Upaya yang dilakukan Bapenda dalam penegakan hukum ketidakpatuhan pembayaran PBB-P2 dibagi menjadi upaya persuasif dan represif. Upaya persuasif dilakukan dengan sosialisasi dan kemudahan layanan pembayaran, sementara secara represif Bapenda telah bekerja sama dengan Kejaksaan Negeri Kota Semarang dalam pendampingan hukum penagihan PBB-P2.
Kata Kunci: PBB-P2, Penegakan Hukum, Ketidakpatuhan hukum.

Actions (login required)

View Item