NATHANIA, ANDINI FATHIYA and Widanarti, Herni and Muhyidin, Muhyidin (2025) ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERKAWINAN CAMPURAN YANG TIDAK TERCATATKAN DI KANTOR URUSAN AGAMA (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 486/Pdt.G/2019/PA.Dp). _111 PDT 2025. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text ANDINI FATHIYA NATHANIA_cover.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text ANDINI FATHIYA NATHANIA_abstrak.pdf Download (137kB)
	Text ANDINI FATHIYA NATHANIA_bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (271kB)
	Text ANDINI FATHIYA NATHANIA_bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (331kB)
	Text ANDINI FATHIYA NATHANIA_bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (388kB)
	Text ANDINI FATHIYA NATHANIA_bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (94kB)
	Text ANDINI FATHIYA NATHANIA_dapus.pdf Download (807kB)

Abstract

Perkawinan campuran antara Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA) merupakan fenomena yang terus meningkat seiring dengan arus globalisasi. Namun dalam praktiknya, tidak semua perkawinan campuran dilakukan sesuai prosedur hukum yang berlaku, terutama dalam hal pencatatan di Kantor Urusan Agama (KUA). Ketika perkawinan tidak dicatatkan secara resmi, muncul berbagai persoalan hukum, khususnya jika salah satu pihak mengajukan permohonan pengesahan (isbat nikah) dan perceraian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana upaya pengabsahan perkawinan campuran yang tidak dicatatkan di KUA dan bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam menolak permohonan isbat nikah dan perceraian dalam perkara Putusan Nomor 486/Pdt.G/2019/PA.Dp.
Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Metode pengumpulan data menggunakan metode studi kepustakaan dan wawancara. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya pengabsahan melalui isbat nikah hanya dapat dilakukan apabila syarat administratif terpenuhi, yaitu apabila kedua belah pihak beragama Islam dan perkawinan dilakukan sesuai hukum Islam serta dapat dibuktikan dengan alat bukti yang sah. Dalam perkara ini, majelis hakim menolak permohonan karena tidak terpenuhinya syarat administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 60–63 Undang-Undang Perkawinan, serta lemahnya alat bukti berupa saksi dan dokumen dari negara asal WNA. Akibatnya, penggugat tidak memiliki legal standing untuk mengajukan perceraian karena hubungan perkawinan tersebut tidak diakui oleh negara. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pencatatan perkawinan adalah syarat utama dalam memberikan pengakuan hukum terhadap suatu perkawinan, dan ketiadaan pencatatan dalam perkawinan campuran dapat menyebabkan hilangnya perlindungan hukum terhadap para pihak.
Kata Kunci: Perkawinan Campuran, Pencatatan Perkawinan, Isbat Nikah

Actions (login required)

View Item