VEREN, PUTRI YOLANDA and Wardhani, Lita Tyesta Addy Listya and Diamantina, Amalia (2025) IHWAL KEGENTINGAN YANG MEMAKSA DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM. _041 HTN 2025. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text Putri Yolanda Veren-cover.pdf Restricted to Repository staff only Download (602kB)
	Text Putri Yolanda Veren-abstrak.pdf Download (116kB)
	Text Putri Yolanda Veren-bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (346kB)
	Text Putri Yolanda Veren-bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (328kB)
	Text Putri Yolanda Veren-bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (318kB)
	Text Putri Yolanda Veren-bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (176kB)
	Text Putri Yolanda Veren-dapus.pdf Download (218kB)

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh perdebatan mengenai penerbitan Perpu Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemilihan Umum yang diterbitkan oleh Presiden menjelang Pemilu 2024, sebagai respons atas pembentukan empat provinsi baru di Papua yakni Provinsi Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis kesesuaian proses pembentukan Perpu tersebut secara formil dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan serta menilai materi muatannya berdasarkan parameter "ihwal kegentingan yang memaksa" sebagaimana ditetapkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009. Permasalahan utama yang diangkat ialah apakah Perpu Pemilu memenuhi syarat formal pembentukan peraturan perundang-undangan serta syarat substantif kegentingan yang memaksa.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif analitis. Data diperoleh melalui studi kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Analisis dilakukan secara kualitatif terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan serta pendapat para ahli hukum tata negara untuk menilai kesesuaian antara praktik pembentukan Perpu dan pengaturannya dalam hukum normatif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembentukan Perpu Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemilihan Umum telah memenuhi ketentuan secara formil berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Meskipun terdapat keterlambatan dalam pengajuan Perpu kepada DPR pada masa sidang berikutnya, proses tersebut tetap dilanjutkan hingga akhirnya Perpu disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023. Dari sisi materiil, Perpu ini telah mencantumkan konsiderans yang memuat unsur-unsur ihwal kegentingan yang memaksa sebagaimana diatur dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009. Perpu Pemilu ini dapat mengakomodir kebutuhan hukum daerah otonomi baru di Papua dan memastikan pelaksanaan Pemilu 2024 tetap berjalan sesuai jadwal dan tahapan yang telah ditetapkan.
Kata Kunci: Perpu Pemilu, Kegentingan yang Memaksa, Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Actions (login required)

View Item