PERMANA, WIDYA and Wardhani, Lita Tyesta Addy Listya and Indarja, Indarja (2025) PELAKSANAAN METODE OMNIBUS LAW DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA (KAJIAN TERHADAP PEMENUHAN ASAS KETERBUKAAN, ASAS PARTISIPASI DAN TANTANGAN PENYELESAIANNYA). _047 HTN 2025. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text Widya Permana_cover.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text Widya Permana_abstrak.pdf Download (133kB)
	Text Widya Permana_bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (309kB)
	Text Widya Permana_bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (334kB)
	Text Widya Permana_bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (415kB)
	Text Widya Permana_bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (124kB)
	Text Widya Permana_dapus.pdf Download (160kB)

Abstract

Pelaksanaan pembentukan peraturan perundang-undangan melalui metode omnibus law merupakan suatu hal yang tergolong baru dalam teknik penyusunan peraturan di Indonesia. Pengadopsian metode omnibus bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan terkait tumpang tindih, disharmoni, multitafsir, serta perbaikan postur regulasi yang semakin besar. Namun, pada kenyataannya pelaksanaan metode omnibus law di Indonesia mengalami beberapa kendala seperti kurangnya akses keterbukaan ataupun partisipasi dalam proses penyusunannya.
Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah yuridis normatif (penelitian doktrinal). Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif analitis. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang didapat dari bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi), bahan hukum sekunder (buku, jurnal, artikel ilmiah, makalah), dan bahan hukum tersier (kamus hukum dan kamus bahasa inggris). Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif secara umum ke khusus (deduktif), melalui penjelasan dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis dan logis.
Hasil penelitian ini menghasilkan dua hal. Pertama, pembentukan peraturan perundang-undangan melalui metode omnibus law telah diatur dan berlaku di Indonesia, namun realitas keterpenuhan asas keterbukaan dan partisipasi dalam pembentukannya belum berjalan secara maksimal. Berkaitan dengan hal tersebut Mahkamah Konstitusi melalui putusan No.91/PUU-XVIII/2020 yang memperkuat konsep "meaningful participation" sebagai landasan perlindungan aspek keterbukaan serta partisipasi masyarakat. Kedua, hambatan dari pembentukan peraturan melalui metode omnibus dapat terjadi karena keterbatasan kapasitas lembaga legislatif, kompleksitas proses pembahasan dalam pembentukan RUU di DPR, serta pengaruh kepentingan eksternal dan korelasi lobi politik. Perihal tersebut dapat diminimalisir dampaknya dalam pemenuhan aspek keterbukaan dan partisipasi pada pembentukan peraturan yang menggunakan metode omnibus law melalui penerapan sistem deteksi dini (early warning system), transplantasi hukum yang sesuai kebutuhan masyarakat, serta pelaksanaan meaningful participation secara konsisten dan berkelanjutan guna memastikan keterbukaan dan partisipasi tetap terjaga.
Kata Kunci: Omnibus Law, Meaningful Participation, Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Asas Keterbukaan & Partisipasi

Actions (login required)

View Item