PRAMESWARI, RIRIS RATRI and Rahayu, Rahayu and Farida, Elfia (2025) PEMENUHAN HAK ATAS KESEHATAN PEREMPUAN PENGIDAP HIV/AIDS DALAM PERSPEKTIF HAM DI KOTA SEMARANG. _034 HI 2025. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text Riris Ratri-cover.pdf Download (889kB)
	Text Riris Ratri-abstrak.pdf Download (211kB)
	Text Riris Ratri-bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (257kB)
	Text Riris Ratri-bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (302kB)
	Text Riris Ratri-bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (327kB)
	Text Riris Ratri-bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (192kB)
	Text Riris Ratri-dapus.pdf Download (198kB)

Abstract

Hak atas kesehatan merupakan hak dasar setiap manusia apapun keadaannya. Negara memiliki tanggung jawab untuk menghormati, melindungi dan memenuhi. Perempuan dalam permasalahan HIV/AIDS memerlukan perhatian yang khusus karena secara kodrat perempuan menjalani pengalaman biologis yang berkaitan dengan fungsi reproduksinya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis
penjaminan perlindungan dan pemenuhan hak atas kesehatan perempuan pengidap HIV/AIDS di Kota Semarang.
Metode penelitian ini menggunakan pendekatan doktrinal dengan menggunakan data sekunder yang dianalisis secara kualitatif dengan didukung data kuantitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Semarang telah menjamin hak atas kesehatan perempuan dalam hal HIV/AIDS melalui PERDA Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Penanggulangan HIV dan AIDS. Dalam PERDA tersebut, perempuan secara spesifik dibahas pada Bab Pencegahan, sehingga aturan tersebut melindungi perempuan secara umum dari penularan virus HIV dan perempuan pengidap HIV/AIDS yang sedang hamil agar tidak menularkan virus HIV ke anaknya. Dengan dibentuknya PERDA No. 4 Tahun 2013, Pemerintah Kota Semarang juga memiliki kewajiban untuk melaksanakan kebijakan yang telah diatur dengan berbagai upaya dalam penanggulangan HIV/AIDS sebagai bentuk pemenuhan hak atas kesehatan ODHA. Selain itu, dalam tiga tahun terakhir ini terjadi peningkatan kasus HIV di Kota Semarang, sehingga hal tersebut menjadi dorongan bagi Pemerintah Kota Semarang untuk melaksanakan kewajibannya dalam menanggulangi HIV dan AIDS. Secara umum, Pemerintah Kota Semarang telah memenuhi hak atas kesehatan ODHA sesuai dengan indikator dalam Komentar Umum No. 14 Paragraf 12 Komite Hak Ekonomi Sosial Budaya, yaitu availibility, accessibility, acceptability, dan quality. Selain itu, juga telah memenuhi indikator dalam Komentar Umum No. 14 Paragraf 37 Komite Hak Ekonomi Sosial Budaya, yaitu facilitate, provide, promote. Dengan demikian, diharapkan Pemerintah Kota Semarang dapat melaksanakan upaya-upaya penanggulangan HIV dan AIDS dengan optimal sebagai usaha untuk mencapai target 95-95-95 pada tahun 2025 dan menuju three zero pada tahun 2030.
Kata Kunci: hak atas kesehatan; perempuan; HIV/AIDS

Actions (login required)

View Item