FERIANY, NATHANIA ANNISA and Saraswati, Retno and Wardhani, Lita Tyesta Addy Listya (2025) KAJIAN YURIDIS KEDUDUKAN MAHKAMAH KONSTITUSI SEBAGAI POSITIVE LEGISLATOR DALAM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 90/PUU-XXI/2023 TENTANG BATAS USIA CALON PRESIDEN DAN CALON WAKIL PRESIDEN. _045 HTN 2025. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text Nathania Annisa Feriany - cover.pdf Restricted to Repository staff only Download (675kB)
	Text Nathania Annisa Feriany - abstrak.pdf Download (222kB)
	Text Nathania Annisa Feriany - bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (319kB)
	Text Nathania Annisa Feriany - bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (352kB)
	Text Nathania Annisa Feriany - bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (427kB)
	Text Nathania Annisa Feriany - bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (237kB)
	Text Nathania Annisa Feriany - dapus.pdf Download (206kB)

Abstract

Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan 90/PUU-XXI/2023 tentang Batas Usia Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden dianggap melampaui kewenangannya sebagai pembatal norma. Sehingga penelitian ini dilakukan untuk menganalisis latar belakang serta makna dari pergeseran kedudukan Mahkamah Konstitusi ke arah positive legislator dan implikasi dari Putusan 90/PUU-XXI/2023.
Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif. Deskriptif analitis sebagai spesifikasi penelitian. Didukung oleh data sekunder yang dikumpulkan dengan cara menginventarisasi hukum positif, studi dokumen, dan observasi terhadap putusan terkait, yang selanjutnya dianalisis secara kualitatif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa latar belakang Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan positive legislator yaitu untuk meminimalisir unsur politik, menegakkan konstitusi dan melindungi hak-hak dasar warga negara, menghindari kekosongan hukum sehingga tercapainya kepastian hukum dan mencapai keadilan substantif. Sehingga pergeseran ini dianggap positif. Implikasi Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 adalah perubahan persyaratan pencalonan Capres-Cawapres. Kendati demikian, terdapat perbedaan pendapat antar lembaga pemerintahan akibat MK yang tidak tegas menyebutkan sifat putusan tersebut.
Kata Kunci: Mahkamah Konstitusi, Positive Legislator, Putusan Mahkamah Konstitusi, Implikasi Putusan, Syarat Capres-Cawapres.

Actions (login required)

View Item