APTRI, AJRINA IRTNY and Prananingtyas, Paramita and Irawati, Irawati (2025) IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NO.36 TAHUN 2023 TENTANG DEVISA HASIL EKSPOR DARI KEGIATAN PENGUSAHAAN, PENGELOLAAN, DAN/ATAU PENGOLAHAN SUMBER DAYA ALAM KEPADA PARA EKSPORTIR, BANK DAN LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA. _175 DG 2025. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text Ajrina Irtny Aptri_ cover.pdf Restricted to Repository staff only Download (3MB)
	Text Ajrina Irtny Aptri_ abstrak.pdf Download (75kB)
	Text Ajrina Irtny Aptri_ bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (254kB)
	Text Ajrina Irtny Aptri_ bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (257kB)
	Text Ajrina Irtny Aptri_ bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB)
	Text Ajrina Irtny Aptri_ bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (112kB)
	Text Ajrina Irtny Aptri_ dapus.pdf Download (114kB)

Abstract

Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2023 tentang Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam merupakan peraturan penyempurna PP No. 1 Tahun 2019. Implementasi PP No.36 Tahun 2023 yang telah dijalankan oleh para pihak. Namun demikian terdapat tantangan/hambatan bagi bank, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, dan eksportir. Penulis mengajukan pokok permasalahan yaitu bagaimana implementasi Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2023 bagi bank devisa , LPEI, dan eksportir sumber daya alam di Indonesia serta bagaimana hambatan dan penyelesaian hambatan pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2023 terkait dengan bank devisa, Lembaga Pembiayaan Ekspor, dan eksportir sumber daya alam. Bentuk Penelitian ini bersifat normatif. Kesimpulan menunjukkan bahwa Implementasi Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2023 memberikan perubahan dalam memperkuat ketahanan ekonomi nasional melalui optimalisasi pengelolaan devisa. Adapun tantangan/hambatan bagi bank devisa, LPEI , dan eksportir telah direspon dengan upaya sosialisasi oleh regulator. Untuk aspek keadilan bagi eksportir perlu diperhatikan lebih lanjut. Penulis menyarankan agar pemerintah mempertimbangkan kembali ketentuan dalam PP No. 36 Tahun 2023 terkait minimal dan jangka waktu penempatan DHE SDA serta bagi LPEI tetap dapat memperhatikan peraturan terkait lainnya.
Kata kunci : Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI).

Actions (login required)

View Item