ROYYAN, ABDULLAH and Saraswati, Retno and Indarja, Indarja (2025) ANALISIS PROBLEMATIKA PELAKSANAAN PEMILU LUAR NEGERI (STUDI KASUS MENGENAI PEMILU LUAR NEGERI DI MALAYSIA). _048 HTN 2025. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text Abdullah Royyan - cover.pdf Restricted to Repository staff only Download (698kB)
	Text Abdullah Royyan - abstrak.pdf Download (235kB)
	Text Abdullah Royyan - bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (343kB)
	Text Abdullah Royyan - bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (349kB)
	Text Abdullah Royyan - bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (592kB)
	Text Abdullah Royyan - bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (223kB)
	Text Abdullah Royyan - dapus.pdf Download (196kB)

Abstract

Pemilu luar negeri merupakan bentuk pemenuhan hak konstitusional Warga Negara Indonesia (WNI) yang berada di luar wilayah negara, sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan pemilu luar negeri masih menghadapi berbagai persoalan implementatif yang kompleks, seperti ketidakakuratan daftar pemilih, keterlambatan distribusi logistik, minimnya sosialisasi pemilu, lemahnya pengawasan, hingga dugaan kecurangan dalam proses pemungutan suara.
Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menjawab dua pokok permasalahan: pertama, bagaimana problematika pelaksanaan pemilu luar negeri terjadi, khususnya di Malaysia; dan kedua, bagaimana kerangka hukum nasional, terutama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum beserta peraturan turunannya, merespons persoalan-persoalan tersebut secara normatif dan implementatif.
Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap regulasi, putusan, laporan kelembagaan, serta literatur akademik yang relevan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kerangka hukum pemilu telah mengatur mekanisme pemilu luar negeri secara formal, hambatan-hambatan seperti inefisiensi logistik, ketidaksinkronan data pemilih, dan lemahnya pengawasan menunjukkan masih adanya celah implementatif yang signifikan. Sebagai rekomendasi, perlu dilakukan reformulasi sistem pemilu luar negeri melalui integrasi data pemilih antar-lembaga, penguatan kapasitas penyelenggara ad hoc seperti PPLN dan Panwaslu LN, serta pengembangan metode pemungutan suara yang berbasis teknologi dan partisipasi komunitas. Reformasi menyeluruh ini penting untuk mewujudkan pemilu yang lebih inklusif, akuntabel, dan demokratis bagi seluruh WNI di luar negeri.
Kata Kunci: Pelaksanaan, Pemilu Luar Negeri, Malaysia.

Actions (login required)

View Item