DHIBA, FARAH and Prananingtyas, Paramita and Saptono, Hendro (2025) ANALISIS YURIDIS KEMUDAHAN INVESTASI SEKTOR ENERGI BARU DAN TERBARUKAN (EBT) DI INDONESIA MELALUI PRIORITY INVESTMENT LIST UNTUK MENDUKUNG BAURAN SUMBER ENERGI NASIONAL. _158 DG 2025. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text Farah Dhiba - cover.pdf Restricted to Repository staff only Download (766kB)
	Text Farah Dhiba - abstrak.pdf Download (219kB)
	Text Farah Dhiba - bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (343kB)
	Text Farah Dhiba - bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (307kB)
	Text Farah Dhiba - bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (467kB)
	Text Farah Dhiba - bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (243kB)
	Text Farah Dhiba - dapus.pdf Download (209kB)

Abstract

Kemudahan investasi di sektor EBT merupakan salah satu bentuk upaya pemerintah untuk menggaet investasi demi memenuhi target bauran EBT dan komitmen net zero emission. Melalui kebijakan priority investment list investor dapat memperoleh kemudahan dalam berinvestasi di sektor EBT yaitu dengan diberikannya insentif fiskal berupa tax allowance atau tax allowance.
Penelitian ini meneliti tentang kemudahan investasi sektor EBT melalui kebijakan priority investment list untuk mendukung bauran energi nasional dengan menganalisis dan memperdalam pemahaman terkait regulasi serta pelaksanaan kemudahan investasi di sektor EBT. Kenyataannya hingga saat ini target bauran EBT 2025 dalam bauran energi nasional yang diatur dalam KEN masih belum tercapai. Diteliti dengan metode yuridis normatif, penelitian ini dilakukan melalui pendekatan perundang-undagan yang dilakukan dengan metode pengumpulan data studi kepustakaan. Hasil penelitian hukum ini menunjukkan bahwasanya proses kemudahan investasi berupa pemberian insentif fiskal juga perlu memperhatikan berbagai regulasi hukum di sektor keuangan dan energi. Selain itu, terdapat peran regulator-regulator yang membuat peraturan hukumnya cukup kompleks. Tidak hanya itu, terdapat tantangan dari aspek kebijakan investasi dan aspek bidang usaha EBT yang memerlukan pembiayaan jangka panjang. Berdasarkan temuan tersebut perlu adanya regulasi kuat dan koordinasi aktif antar regulator penanaman modal sektor EBT.
Kata Kunci: Kemudahan Investasi, EBT, Regulasi Hukum

Actions (login required)

View Item