HAYUNINGARDI, PANDU GEGANA GARDA YUDHA MANGGALA and Rahmanda, Bagus and Musyafah, Aisyah Ayu (2025) PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA AKIBAT ITIKAD TIDAK BAIK OLEH KONSUMEN DALAM TRANSAKSI COD E-COMMERCE TOKOPEDIA. _173 DG 2025. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text Pandu Gegana _cover.pdf Restricted to Repository staff only Download (672kB)
	Text Pandu Gegana _abstrak.pdf Download (214kB)
	Text Pandu Gegana _bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (367kB)
	Text Pandu Gegana _bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (353kB)
	Text Pandu Gegana _bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (572kB)
	Text Pandu Gegana _bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (260kB)
	Text Pandu Gegana _dapus.pdf Download (231kB)

Abstract

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong transformasi dalam dunia perdagangan, khususnya melalui platform e-commerce seperti Tokopedia. Salah satu metode pembayaran yang banyak digunakan adalah Cash on Delivery (COD), yang memberikan kemudahan bagi konsumen namun juga menimbulkan risiko baru bagi pelaku usaha. Dalam praktiknya, banyak terjadi kasus di mana konsumen melakukan pembatalan sepihak atau menolak membayar saat barang dikirim, yang dapat dikategorikan sebagai bentuk itikad tidak baik. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kategori itikad tidak baik dalam transaksi COD berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), serta untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap pelaku usaha yang dirugikan oleh konsumen dalam sistem pembayaran tersebut. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta kasus konkret yang terjadi di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa itikad tidak baik dalam konteks transaksi COD dapat dikenali melalui tindakan konsumen yang secara sengaja merugikan pelaku usaha, seperti pembatalan sepihak, penolakan pembayaran, dan pengingkaran pesanan. UUPK memberikan perlindungan hukum bagi pelaku usaha, namun masih belum secara spesifik mengatur risiko dalam sistem pembayaran COD, sehingga menimbulkan celah perlindungan yang perlu diperbaiki melalui kebijakan tambahan. Diperlukan peran aktif dari pemerintah, penyedia platform e-commerce, serta kesadaran konsumen dalam menjunjung asas itikad baik agar tercipta hubungan hukum yang seimbang antara pelaku usaha dan konsumen dalam transaksi elektronik berbasis COD.
Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Itikad Tidak Baik, COD E-Commerce.

Actions (login required)

View Item