PUTRI, SHELLA AMELIA and Diamantina, Amalia and Wardhani, Lita Tyesta Addy Listya (2025) ANALISIS YURIDIS MATERI MUATAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 21 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 25 TAHUN 2020 TENTANG PENYELENGGARAAN TABUNGAN PERUMAHAN RAKYAT. _056 HTN 2025. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text Shella Amelia Putri_cover.pdf Restricted to Repository staff only Download (404kB)
	Text Shella Amelia Putri_abstrak.pdf Download (202kB)
	Text Shella Amelia Putri_bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (303kB)
	Text Shella Amelia Putri_bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (306kB)
	Text Shella Amelia Putri_bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (474kB)
	Text Shella Amelia Putri_bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (166kB)
	Text Shella Amelia Putri_dapus.pdf Download (257kB)

Abstract

Bangsa Indonesia memiliki tujuan untuk memajukan kesejahteraan umum. Upaya perwujudan tujuan tersebut yaitu dengan pemenuhan hak atas tempat tinggal melalui Program Sejuta Rumah. Kemudian, untuk memperlancar pembiayaan program tersebut, Pemerintah mengadakan Program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016. Perubahan peraturan pelaksana UU Tapera melalui Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2024 mendapatkan penolakan dari sebagian masyarakat, bahkan sebagian menilai bahwa peraturan tersebut bentuk ketidakadilan. Penilaian tersebut, bertentangan dengan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, yang mengatur bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan, termasuk peraturan pemerintah, harus mencerminkan asas-asas materi muatan, salah satunya yaitu asas keadilan. Oleh karena itu, ada dua permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu: (1) Bagaimana materi muatan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2024 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat berdasarkan asas-asas materi muatan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011? dan (2) Bagaimana implikasi yuridis dari penetapan Peraturan Pemerintah tersebut?. Berdasarkan permasalahan yang akan dibahas tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian materi muatan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2024 dengan asas-asas materi muatan serta mengkaji implikasi yuridis dari penetapannya.
Penelitian menggunakan metode doktrinal dengan pendekatan deskriptis analistis. Dengan studi kepustakaan akan diperoleh data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Seluruh data yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai permasalahan hukum yang dikaji.
Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa materi muatan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2024 sesuai dengan asas kebangsaan, kenusantaraan, bhinneka tunggal ika, kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, serta asas ketertiban dan kepastian hukum. Sementara ketidaksesuaian terjadi terhadap asas pengayoman, kemanusiaan, kekeluargaan, keadilan, serta keseimbangan, keserasian, dan keselarasan. Penelitian ini juga menyimpulkan bahwa implikasi yuridis dari peraturan ini yaitu perluasan keanggotaan peserta Tapera, hak memilih bank kustodian, penambahan kewenangan Kementerian Ketenagakerjaan dan BP Tapera, pengelolaan dana secara terpisah, serta hak pemerintah atas keuntungan dari pengelolaan dana FLPP.
Kata Kunci: Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2024, Tapera, Asas Materi Muatan, Implikasi Yuridis

Actions (login required)

View Item