ULHAQ, MUHAMMAD DHIYA’ and Pujiyono, Pujiyono and Rozah, Umi (2025) KAJIAN PIDANA MATI BERSYARAT DI UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA. _028 PDN 2025. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text Muhammad Dhiya' Ulhaq - cover.pdf Restricted to Repository staff only Download (681kB)
	Text Muhammad Dhiya' Ulhaq - abstrak.pdf Download (183kB)
	Text Muhammad Dhiya' Ulhaq - bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (310kB)
	Text Muhammad Dhiya' Ulhaq - bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (332kB)
	Text Muhammad Dhiya' Ulhaq - bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (411kB)
	Text Muhammad Dhiya' Ulhaq - bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (252kB)
	Text Muhammad Dhiya' Ulhaq - dapus.pdf Download (211kB)

Abstract

Penelitian ini mengkaji formulasi pidana mati bersyarat dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dari perspektif hak asasi manusia.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana formulasi pidana mati bersyarat yang bersifat khusus dan diancamkan secara alternatif diatur dalam KUHP Nasional mencerminkan perlindungan hak hidup sebagai hak asasi manusia yang dijamin oleh UUD 1945 dan instrumen internasional sekaligus memenuhi kebutuhan penegakan hukum terhadap kejahatan berat.
Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan analisis literatur hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pidana mati bersyarat merupakan inovasi hukum yang mengedepankan prinsip ultimum remedium dan humanisme dengan memberikan masa percobaan selama 10 tahun, sehingga membuka peluang pengubahan hukuman mati menjadi penjara seumur hidup jika terpidana menunjukkan perilaku baik. Formulasi ini dianggap sebagai jalan tengah (Indonesian Way) yang menyeimbangkan antara perlindungan hak hidup dan kepentingan perlindungan masyarakat serta mencerminkan karakter hukum pidana Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan nilai keadilan sosial. Namun, penerapan pidana mati bersyarat juga memerlukan pengawasan ketat agar tidak menimbulkan risiko kesalahan peradilan, diskriminasi terhadap kelompok rentan dan pelanggaran HAM serta menjamin keadilan substantif bagi semua pihak.
Kata Kunci: Pidana mati bersyarat, KUHP 2023, Hak Asasi Manusia, Masa percobaan, Indonesian way.

Actions (login required)

View Item