ANNISA, HANIFAH FEBRI and Saraswati, Retno and Indarja, Indarja (2025) PARTISIPASI MASYARAKAT BERMAKNA DALAM PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG (STUDI KOMPARASI PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBENTUKAN UU CIPTA KERJA DENGAN UU INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK). _060 HTN 2025. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text HANIFAH FEBRI ANNISA_cover.pdf Restricted to Repository staff only Download (546kB)
	Text HANIFAH FEBRI ANNISA_abstrak.pdf Download (167kB)
	Text HANIFAH FEBRI ANNISA_bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (281kB)
	Text HANIFAH FEBRI ANNISA_bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (323kB)
	Text HANIFAH FEBRI ANNISA_bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (672kB)
	Text HANIFAH FEBRI ANNISA_bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (208kB)
	Text HANIFAH FEBRI ANNISA_dapus.pdf Download (194kB)

Abstract

Permasalahan keterbukaan informasi terhadap Naskah Akademik dan Rancangan UU Cipta Kerja selama proses pembentukannya, berujung pada tidak terpenuhinya partisipasi masyarakat secara maksimal dan sungguh-sungguh. Atas permasalahan tersebut, Mahkamah Konstitusi mengamanatkan bahwa partisipasi masyarakat harus dilakukan secara bermakna (meaningful participation) demi mewujudkan asas keterbukaan undang-undang. Partisipasi masyarakat bermakna (meaningful participation) harus memenuhi tiga syarat, yakni: hak untuk didengarkan (right to be heard), hak untuk dipertimbangkan (right to be considered), dan hak untuk diberi penjelasan (right to be explained). Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh partisipasi masyarakat bermakna terhadap terwujudnya asas keterbukaan pembentukan peraturan perundang-undangan. Serta, untuk mengidentifikasi perbedaan bentuk partisipasi masyarakat dalam pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja—yang dilakukan sebelum adanya
istilah partisipasi masyarakat bermakna—dengan pembentukan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik—yang dilakukan setelah adanya istilah partisipasi masyarakat bermakna.
Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan normatif, spesifikasi penelitian deskriptif, jenis data sekunder, metode pengumpulan data berupa studi kepustakaan, serta metode analisis data kualitatif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterbukaan informasi selama proses pembentukan peraturan perundang-undangan dapat membuka ruang partisipasi masyarakat bermakna. Asas keterbukaan pembentukan peraturan perundang-undangan menuntut adanya transparasi informasi kepada masyarakat umum, sehingga masyarakat dapat memberikan tanggapan dan masukan terhadap pembentukan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa tidak terlihat perbedaan yang signifikan antara partisipasi masyarakat dalam pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja dan Perubahan Kedua Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Kata Kunci: Partisipasi Masyarakat Bermakna, Asas Keterbukaan, Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Actions (login required)

View Item