HARIYADI, NOLA VASYA MAULINA and Adhim, Nur and Silviana, Ana (2025) PELAKSANAAN DAN TANGGUNG JAWAB PERANGKAT DESA DALAM MENANGANI TUKAR GULING TANAH KAS DESA (Studi di Desa Gedangan, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo). _115 PDT 2025. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text Nola Vasya Maulina Hariyadi_cover.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text Nola Vasya Maulina Hariyadi_abstrak.pdf Download (11kB)
	Text Nola Vasya Maulina Hariyadi_bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (166kB)
	Text Nola Vasya Maulina Hariyadi_bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (175kB)
	Text Nola Vasya Maulina Hariyadi_bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (349kB)
	Text Nola Vasya Maulina Hariyadi_bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (13kB)
	Text Nola Vasya Maulina Hariyadi_dapus.pdf Download (4MB)

Abstract

Tukar guling tanah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa. Tukar guling tanah dilakukan pada tanah milik desa yang ditunjukkan dengan bukti otentik berupa sertipikat tanah atas nama pemerintah desa. Tukar guling harus disetujui oleh pemerintah desa melalui rapat Badan Permusyawaratan Desa. Tukar guling tanah akan mengakibatkan permasalahan hukum apabila dalam prosesnya tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan tukar guling tanah kas desa dengan tanah hak milik perseorangan di Desa Gedangan serta untuk mengetahui dan menganalisis tanggung jawab perangkat desa yang menangani tukar guling tanah kas desa di Desa Gedangan. Metode pendekatan dalam penelitian ini yaitu pendekatan yuridis empiris. Spesifikasi penelitian yang digunakan yaitu spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer yang diperoleh dari wawancara dan data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur tukar guling tanah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pemerintah Desa Gedangan tidak memiliki bukti otentik atas tanah kas desa tersebut serta tanah masih atas nama perseorangan. Pemerintah Desa Gedangan menggunakan prosedur tukar menukar bukan tukar guling. Pertanggungjawaban Perangkat Desa Gedangan kurang optimal, sehingga mengakibatkan masalah hukum dalam proses tukar guling. Penulis memberikan saran bagi pemerintah untuk melakukan peninjauan ulang terhadap tanah-tanah kas desa dan meningkatkan pemahaman hukum serta regulasi terkait pengelolaan tanah kas desa. Bagi masyarakat yang dirugikan yaitu dapat melakukan pengajuan permohonan pembatalan sertipikat tanah dan berperan aktif dalam mendukung setiap kebijakan pemerintah.
Kata Kunci: Tukar Guling Tanah; Tanah Kas Desa; Sertipikat Tanah.

Actions (login required)

View Item