Puteri, Mutiara Maulani Kanaya and Widanarti, Herni and Muhyidin, Muhyidin (2025) ANALISIS YURIDIS PENGESAHAN ANAK LUAR KAWIN SEBELUM DAN SESUDAH PUTUSAN MK NOMOR 46/PUU-VIII/2010 (Studi Putusan Nomor 175/PDT.P/2024/PA.WNG). _127 PDT 2025. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text Mutiara Maulani Kanaya Puteri_cover.pdf Restricted to Repository staff only Download (295kB)
	Text Mutiara Maulani Kanaya Puteri_abstrak.pdf Download (7kB)
	Text Mutiara Maulani Kanaya Puteri_bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (124kB)
	Text Mutiara Maulani Kanaya Puteri_bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (183kB)
	Text Mutiara Maulani Kanaya Puteri_bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (119kB)
	Text Mutiara Maulani Kanaya Puteri_bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (13kB)
	Text Mutiara Maulani Kanaya Puteri_dapus.pdf Restricted to Repository staff only Download (6MB)

Abstract

Perkawinan yang sah menurut hukum negara menjadi dasar utama dalam menentukan status hukum anak dalam keluarga. Namun, realitas sosial menunjukkan bahwa tidak semua anak lahir dari perkawinan yang sah, sehingga menimbulkan persoalan hukum terkait status anak luar kawin.
Dalam sistem hukum Indonesia sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 46/PUU-VIII/2010, anak luar kawin hanya diakui memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga
ibunya, sebagaimana tercantum dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 46/PUU-VIII/2010 telah membawa perubahan signifikan dalam pengaturan status hukum anak luar kawin di Indonesia.
Sebelum putusan tersebut, pengesahan anak luar kawin hanya terbatas pada anak yang memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya, sebagaimana diatur dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Namun, setelah adanya putusan MK, anak luar kawin juga diakui memiliki hubungan perdata dengan ayah biologisnya sepanjang dapat dibuktikan dengan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum akan tetapi tidak dengan nasabnya. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini merumuskan dua permasalahan utama: (1) Bagaimana kedudukan anak luar kawin sebelum dan sesudah Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010? dan (2) Bagaimana pelaksanaan pengesahan anak luar kawin sebelum dan sesudah putusan tersebut? Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbedaan pengesahan anak luar kawin sebelum dan sesudah putusan MK tersebut, serta bagaimana implementasinya dalam praktik peradilan, dengan fokus pada studi Putusan Nomor 175/PDT.P/2024/PA.WNG. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dan pendekatan kasus serta bersifat deskriptif kualitatif.
Jenis data yang digunakan meliputi data primer (wawancara) dan data sekunder (bahan hukum dan literature).. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan MK telah memperluas perlindungan hukum terhadap anak luar kawin, namun implementasinya masih menghadapi tantangan dalam pembuktian dan penerimaan sosial. Studi putusan yang dianalisis memperlihatkan bahwa Pengadilan Agama Wonogiri telah menerapkan prinsip-prinsip baru yang ditetapkan oleh MK dalam memutus perkara pengesahan anak luar kawin. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi regulasi dan peningkatan pemahaman masyarakat dan agar perlindungan hak anak dapat terwujud secara optimal.
Kata kunci: Hukum keluarga, Anak luar kawin, pengesahan anak, Putusan MK 46/PUU-VIII/2010.

Actions (login required)

View Item