PRASTYO, RIZKY ADI and Wisnaeni, Fifiana and Pinilih, Sekar Anggun Gading (2025) ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 23 P/HUM/2024 MENGENAI PERSYARATAN BATAS USIA CALON KEPALA DAERAH DALAM KONTESTASI PEMILIHAN KEPALA DAERAH. _053 HTN 2023. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text RIZKY ADI PRASTYO_cover.pdf Restricted to Repository staff only Download (728kB)
	Text RIZKY ADI PRASTYO_abstrak.pdf Download (217kB)
	Text RIZKY ADI PRASTYO_bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (368kB)
	Text RIZKY ADI PRASTYO_bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (373kB)
	Text RIZKY ADI PRASTYO_bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (465kB)
	Text RIZKY ADI PRASTYO_bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (257kB)
	Text RIZKY ADI PRASTYO_dapus.pdf Download (239kB)

Abstract

Mahkamah Agung dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 23
P/HUM/2024 menyatakan bahwa ketentuan pada Pasal 4 ayat (1) huruf d PKPU Nomor 9 Tahun 2020 yang menyebutkan “Pasangan Calon harus berusia 30 tahun bagi Gubernur dan Wakilnya, dan berusia 25 tahun bagi Bupati/Walikota dan Wakilnya terhitung sejak penetapan Pasangan Calon”, bertentangan dengan Pasal 7 ayat (2) huruf e UU Nomor 10 Tahun 2016, kecuali frasa “...terhitung sejak penetapan Pasangan Calon” dimaknai sebagai “...terhitung sejak pelantikan Pasangan Calon”, keputusan tersebut diambil setelah Hakim membandingkan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dengan Pemilihan Hakim, pemenuhan syarat usia Calon Hakim ialah pada saat Calon Hakim tersebut diangkat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar pertimbangan hukum yang dilakukan oleh hakim dalam memutus Perkara Nomor 23/P/HUM, dan implikasi dari hadirnya Putusan Mahkamah Agung Nomor 23/P/HUM.
Penelitian ini menggunakan pendekatan doktrinal dengan spesifikasi penelitian deskriptif-analitis, sehingga penelitian ini akan mendeskripsikan data yang diperoleh untuk nantinya dianalisis. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini ialah data sekunder atau dikenal sebagai bahan hukum, bahan hukum diperoleh dengan cara studi kepustakaan. Setelah dideskripsikan, bahan hukum selanjutnya akan di analisis menggunakan metode analisis data kualitatif.
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa dasar pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim tidak tepat, secara sistematis pada UU Nomor 10 Tahun 2016 pelantikan berada pada pengelompokan bab yang berbeda dengan persyaratan, pelantikan berada di dalam bab XXI sedangkan persyaratan berada di dalam bab III, selain itu ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e UU Nomor 10 Tahun 2016 apabila ditafsirkan secara gramatikal dapat diartikan untuk bisa menjadi seorang “Calon” kepala daerah, maka orang tersebut harus memenuhi seluruh persyaratan termasuk syarat usia, maka ditetapkannya penetapan Pasangan Calon sebagai batas pemenuhan syarat usia Calon Kepala Daerah seharusnya telah tepat. Implikasi dari hadirnya Putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/HUM/2024 mengharuskan Komisi Pemilihan Umum untuk merubah ketentuan pemenuhan syarat usia yakni pada saat pelantikan, sehingga secara langsung akan membuat Komisi Pemilihan Umum kehilangan kekuasaannya dalam menyeleksi syarat usia calon karena pelantikan berada diluar kewenangan Komisi Pemilihan Umum, Peraturan Presiden juga perlu dirubah untuk menambahkan tanggal pasti pelantikan Kepala Daerah.
Implikasi lain dari hadirnya putusan tersebut ialah hilangnya keteraturan dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan terganggunya proses penyelenggaraan Pilkada. Putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/HUM/2024 tidak mencerminkan nilai kepastian hukum dan asas negara hukum.
Kata Kunci: Mahkamah Agung, Syarat Usia, Kepala Daerah, Pemilihan Kepala Daerah

Actions (login required)

View Item