IMPLIKASI PENGHAPUSAN KEWAJIBAN PRODUKSI DALAM NEGERI BAGI PEMILIK PATEN TERHADAP TUJUAN PRINSIP LOCAL WORKING PATENT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2016 DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023. _113 DG 2025

BOEKAN, MARVELO PIETRO and Santoso, Budi and Njatrijani, Rinitami (2025) IMPLIKASI PENGHAPUSAN KEWAJIBAN PRODUKSI DALAM NEGERI BAGI PEMILIK PATEN TERHADAP TUJUAN PRINSIP LOCAL WORKING PATENT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2016 DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023. _113 DG 2025. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text Marvelo Pietro Boekan - cover.pdf Restricted to Repository staff only Download (598kB)
	Text Marvelo Pietro Boekan - abstrak.pdf Download (185kB)
	Text Marvelo Pietro Boekan - bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (339kB)
	Text Marvelo Pietro Boekan - bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (379kB)
	Text Marvelo Pietro Boekan - bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (357kB)
	Text Marvelo Pietro Boekan - bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (248kB)
	Text Marvelo Pietro Boekan - dapus.pdf Download (226kB)

Abstract

Penghapusan kewajiban produksi dalam negeri bagi pemegang paten di Indonesia bertujuan untuk menarik investasi asing dan menyelaraskan regulasi nasional dengan prinsip non-diskriminasi dalam TRIPS Agreement dan Konvensi Paris. Namun, kebijakan ini juga menimbulkan implikasi terhadap prinsip local working patent dan efektivitas kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dalam mendukung transfer teknologi. Di saat negara-negara seperti India dan Brasil tetap mempertahankan prinsip local working demi memastikan manfaat ekonomi domestik, Indonesia justru menghapus kewajiban tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif dengan pendekatan konseptual, komparatif, dan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun penghapusan ini sejalan dengan standar internasional dan strategi investasi, kebijakan tersebut mengurangi instrumen pendorong transfer teknologi. Oleh karena itu, penguatan kebijakan TKDN dan optimalisasi mekanisme lisensi wajib diperlukan untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan pemegang paten dan pengembangan industri nasional.
Kata Kunci: Local Working Patent; TKDN; Transfer Teknologi.

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Uncontrolled Keywords:	Local Working Patent; TKDN; Transfer Teknologi
Subjects:	Law
Divisions:	Faculty of Law > Department of Law
Depositing User:	Perpus FH
Date Deposited:	09 Jul 2025 06:34
Last Modified:	09 Jul 2025 06:34
URI:	https://eprints2.undip.ac.id/id/eprint/34590

Actions (login required)

View Item

Search for collections on Undip Repository