DUATI, NIKITA DAISY and Widanarti, Herni and Turisno, Bambang Eko (2025) IMPLEMENTASI DAN PEMBAGIAN HARTA BERSAMA PADA PERKAWINAN CAMPURAN PASCA PUTUSAN MK NO. 69/PUU-XIII/2015. _123 PDT 2025. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text Nikita Daisy Duati_cover.pdf Restricted to Repository staff only Download (329kB)
	Text Nikita Daisy Duati_abstrak.pdf Download (56kB)
	Text Nikita Daisy Duati_bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (185kB)
	Text Nikita Daisy Duati_bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (170kB)
	Text Nike Griselda Sembiring_bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (394kB)
	Text Nike Griselda Sembiring_bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (186kB)
	Text Nikita Daisy Duati_dapus.pdf Download (122kB)

Abstract

Dalam perkawinan campuran menimbulkan banyak akibat hukum, salah satunya adalah pembagian pada harta bersama. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pembagian harta bersama dalam perkawinan campuran yang tidak memiliki perjanjian perkawinan, serta implementasi perjanjian perkawinan setelah Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015. Masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah pembagian harta bersama yang terjadi dalam kasus perkawinan campuran yang tidak diatur melalui perjanjian perkawinan, serta dampak dari keputusan MK yang memperbolehkan perjanjian perkawinan setelah pernikahan.
Metode yang digunakan adalah yuridis-normatif dan analisis deskriptif-kulitatif, yang meninjau wawancara dengan notaris dan Putusan Pengadilan Agama Soreang No.550/Pdt.G/2020/PA.Sor. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembagian harta bersama dalam perkawinan campuran yang tidak memiliki perjanjian perkawinan dapat menimbulkan sengketa hukum, terutama terkait dengan kepemilikan tanah oleh WNA dan dalam pembagian harta bersama. Implementasi perjanjian perkawinan setelah Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015 memberikan solusi hukum yang jelas untuk memisahkan harta, melindungi hak waris, dan meminimalkan potensi sengketa pada pasangan perkawinan campuran dan pasangan perkawinan WNI dengan WNI. Dapat disimpulkan bahwa pembentukan perjanjian perkawinan memiliki urgensi terhadap pasangan perkawinan campuran di Indonesia.
Kata Kunci: Pembagian Harta Bersama, Perjanjian Perkawinan, Perkawinan Campuran.

Actions (login required)

View Item