Search for collections on Undip Repository

Perlindungan Hukum Bagi Debitor dari Kreditor Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi yang Tidak Berizin OJK dan BI. _121 DG 2025

ASRUDDIN, AHMAD SYAUQI and Prananingtyas, Paramita and Anggayasti, Umaira Hayuning (2025) Perlindungan Hukum Bagi Debitor dari Kreditor Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi yang Tidak Berizin OJK dan BI. _121 DG 2025. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

[thumbnail of Ahmad Syauqi Asruddin - cover.pdf] Text
Ahmad Syauqi Asruddin - cover.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (674kB)
[thumbnail of Ahmad Syauqi Asruddin - abstrak.pdf] Text
Ahmad Syauqi Asruddin - abstrak.pdf

Download (145kB)
[thumbnail of Ahmad Syauqi Asruddin - bab 1.pdf] Text
Ahmad Syauqi Asruddin - bab 1.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (301kB)
[thumbnail of Ahmad Syauqi Asruddin - bab 2.pdf] Text
Ahmad Syauqi Asruddin - bab 2.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (362kB)
[thumbnail of Ahmad Syauqi Asruddin - bab 3.pdf] Text
Ahmad Syauqi Asruddin - bab 3.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (660kB)
[thumbnail of Ahmad Syauqi Asruddin - bab 4.pdf] Text
Ahmad Syauqi Asruddin - bab 4.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (232kB)
[thumbnail of Ahmad Syauqi Asruddin - dapus.pdf] Text
Ahmad Syauqi Asruddin - dapus.pdf

Download (202kB)

Abstract

Studi ini menganalisis Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) di bawah hukum positif Indonesia. Pertama, penelitian ini menganalisis mekanisme izin operasional LPBBTI. Ini dilakukan dengan melihat aturan POJK No. 40 Tahun 2024 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi, PBI No. 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial, dan UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Kedua, penelitian ini menganalisis undang-undang seperti KUHPerdata, UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, UU No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, dan UU No. 40 Tahun 2024 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi untuk melindungi debitor LPBBTI dari
penyelenggaraan LPBBTI yang melanggar hukum. Untuk melakukan penelitian ini, yuridis empiris dan analisis deksriptif analitis digunakan. Hasil penelitian menunjukkan kelemahan sistem hukum yang melindungi debitor dari operasi LPBBTI yang tidak sah. Oleh karena itu, debitor LPBBTI dapat menggunakan undang-undang yang sudah ada untuk mendapatkan perlindungan hukum dan keamanan
Kata Kunci : Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi, Perlindungan Hukum

Item Type: Thesis (Undergraduate)
Uncontrolled Keywords: Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi, Perlindungan Hukum
Subjects: Law
Divisions: Faculty of Law > Department of Law
Depositing User: Perpus FH
Date Deposited: 09 Jul 2025 03:54
Last Modified: 14 Aug 2025 02:43
URI: https://eprints2.undip.ac.id/id/eprint/34573

Actions (login required)

View Item View Item