SILALAHI, GIHONNIA OKTAVIA and Saptono, Hendro and Prananingtyas, Paramita (2025) PENGATURAN DAN PENGAWASAN E-WALLET PADA SISTEM PEMBAYARAN DIGITAL OLEH REGULATOR PERBANKAN. _168 DG 2025. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text GIHONNIA OKTAVIA SILALAHI - cover.pdf Restricted to Repository staff only Download (560kB)
	Text GIHONNIA OKTAVIA SILALAHI - abstrak.pdf Download (7kB)
	Text GIHONNIA OKTAVIA SILALAHI - bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (175kB)
	Text GIHONNIA OKTAVIA SILALAHI - bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (134kB)
	Text GIHONNIA OKTAVIA SILALAHI - bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (374kB)
	Text GIHONNIA OKTAVIA SILALAHI - bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (12kB)
	Text GIHONNIA OKTAVIA SILALAHI - dapus.pdf Download (92kB)

Abstract

Perkembangan teknologi finansial yang semakin berkembang, termasuk dalam sektor sistem pembayaran digital, salah satunya melalui penggunaan e-wallet. E-Wallet merupakan sistem pembayaran yang dapat digunakan tanpa memerlukan rekening bank. Penggunaan e-wallet yang semakin meluas memerlukan adanya pengaturan operasional serta perlindungan hukum bagi penggunanya.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana regulator perbankan di Indonesia, Singapura, dan Amerika Serikat mengatur dan mengawasi operasional e-wallet
serta melakukan perlindungan hukum dan ekonomi bagi penggunanya.
Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode analisis data studi komparasi untuk membandingkan regulasi e-wallet di ketiga negara tersebut. Data yang digunakan adalah segala informasi yang terkait dengan topik penelitian yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, penelitian relevan, literatur hukum, jurnal dan artikel tentang pengaturan e-wallet.
Hasil penelitian menunjukan bahwa pengaturan operasional e-wallet diatur dalam regulasi masing-masing negara yang mencakup perizinan, mekanisme pengawasan oleh regulator dan perlindungan pengguna e-wallet. Indonesia dan Singapura menerapkan sistem regulasi yang terpusat dibawah otoritas tunggal, sedangkan Amerika Serikat memiliki sistem regulasi yang terfragmentasi dengan pembagian kewenangan antara otoritas federal dan negara bagian. Dalam hal perlindungan hukum baik Indonesia, Singapura, dan Amerika Serikat memberikan perlindungan yang adil bagi penyedia maupun pengguna layanan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun Indonesia, Singapura, dan Amerika Serikat memiliki pendekatan regulasi e-wallet yang berbeda, ketiganya bertujuan memastikan keamanan sistem pembayaran digital serta memberikan perlindungan hukum dan ekonomi bagi pengguna melalui kerangka hukum masing-masing negara.
Kata kunci: Electronic Wallet, Sistem Pembayaran.

Actions (login required)

View Item