ADRINDRA, HANIF DIKSA and Njatrijani, Rinitami and Suharto, R. Suharto (2025) PERJANJIAN PENAMBAHAN DANA DAN HUTANG SUB ORDINASI SEBAGAI BENTUK JAMINAN TAMBAHAN DALAM PEMBERIAN FASILITAS KREDIT KORPORASI. _115 DG 2025. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text Hanif Diksa Adrindra_cover.pdf Restricted to Repository staff only Download (536kB)
	Text Hanif Diksa Adrindra_abstrak.pdf Download (148kB)
	Text Hanif Diksa Adrindra_bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (225kB)
	Text Hanif Diksa Adrindra_bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (293kB)
	Text Hanif Diksa Adrindra_bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (292kB)
	Text Hanif Diksa Adrindra_bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (101kB)
	Text Hanif Diksa Adrindra_dapus.pdf Download (147kB)

Abstract

Perkembangan dunia usaha yang semakin pesat menuntut kreativitas para pelaku usaha untuk menciptakan suatu terobosan terhadap hal-hal yang tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Sistem terbuka yang dimiliki Hukum Perjanjian sebagaimana tercermin dalam Pasal 1338 ayat 1 Kitab Undang- undang Hukum Perdata telah memberikan kebebasan sedemikian rupa sehingga setiap orang berhak dan bebas untuk membuat atau mengadakan perjanjian yang segala sesuatunya sesuai dengan kehendak para pihak yang membuat. Perjanjian penambahan dana dan hutang subordinasi yang dibentuk oleh penjamin kepada bank merupakan salah satu bentuk perjanjian penjaminan yang lahir berdasarkan kebebasan berkontrak tersebut. Pemberian perjanjian penambahan dana oleh kreditur sebagai jaminan terhadap penanganan kredit pada korporasi adalah muncul sebagai kebutuhan dalam praktik untuk menjembatani kepentingan tiga pihak, yaitu pertama pihak bank sebagai pemberi kreditur, Perjanjian penambahan dana berguna untuk membantu kedudukan bank yang sangat berisiko. Kedua bagi pihak penjamin, penjamin adalah pihak yang bertanggung jawab menjamin pemenuhan kewajiban finansial pihak lain (terjamin) kepada penerima jaminan. Ketiga, dari pihak debitur, berupa perseorangan maupun badan usaha yang dalam kegiatan usahanya di berbagai bidang usaha yang memerlukan pendanaan dari bank/kreditur untuk keperluan usahanya tersebut. Aspek-aspek hukum Perjanjian penambahan
dana dan hutang sub ordinasi tersebut menarik untuk dibahas mengingat Perjanjian penambahan dana dan hutang sub ordinasi merupakan hasil kreativitas pelaku usaha di dalam praktik. Melalui penulisan penulisan hukum ini dapat diketahui mengenai mengapa diperlukan Perjanjian penambahan dana dan hutang subordinasi, apa dasar pertimbangan bank memberikan fasilitas kredit dan sejauh mana dapat memberi kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat di dalamnya.
Kata Kunci: Perjanjian, Hutang Subordinasi, Kredit

Actions (login required)

View Item