Perdana, Asya Muhammad Charis Putra and Hanura, Marten (2025) KETEGANGAN ANTARA KEBIJAKAN PERUSAHAAN DAN HAK ASASI MANUSIA DALAM LARANGAN SIMBOL KEAGAMAAN PADA SEBUAH PERUSAHAAN DI BELGIA. Undergraduate thesis, FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK.

	Text COVER.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (496kB)
	Text BAB 1.pdf - Submitted Version Download (291kB)
	Text BAB 2.pdf - Submitted Version Download (350kB)
	Text BAB 3.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (213kB)
	Text BAB 4.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (92kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf - Submitted Version Download (138kB)

Abstract

Di tengah meningkatnya keberagaman budaya dan agama di masyarakat Eropa,
isu kebebasan beragama dalam ruang profesional menjadi salah satu tantangan
utama dalam mewujudkan inklusi sosial yang adil. Belgia, sebagai negara
demokratis yang menjunjung tinggi hak asasi manusia, menghadapi dilema ketika
prinsip netralitas institusional bersinggungan dengan hak individu untuk
mengekspresikan identitas keagamaannya. Salah satu contoh konkret dari
ketegangan ini adalah kasus Samira Achbita v. G4S Secure Solutions NV, di mana
seorang pekerja Muslimah diberhentikan karena mengenakan hijab, yang dinilai
bertentangan dengan kebijakan netralitas perusahaan. Penelitian ini bertujuan
untuk menganalisis bagaimana praktik pembatasan simbol keagamaan di tempat
kerja di Belgia mempengaruhi inklusi sosial dan partisipasi warga negara yang
beragama. Argumen utama yang diajukan adalah bahwa kebijakan netralitas yang
diterapkan tanpa mempertimbangkan konteks sosial-budaya justru berpotensi
menciptakan eksklusi dan diskriminasi terhadap kelompok minoritas, terutama
Muslimah berhijab. Keunikan penelitian ini terletak pada pendekatan
multidisipliner yang menggabungkan analisis hukum, sosial, dan budaya. Melalui
teori relativisme budaya serta tiga konsep turunannya, yaitu pluralisme budaya,
dialog antar budaya, dan etika kontekstual. Penelitian ini memberikan cara
pandang yang lebih peka terhadap perbedaan latar belakang budaya dan agama di
tempat kerja. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pembatasan simbol
keagamaan berdampak negatif terhadap rasa inklusi, keterlibatan sosial, serta
kesempatan kerja warga negara beragama di Belgia. Oleh karena itu, dibutuhkan
pendekatan kebijakan yang lebih inklusif, yang tidak hanya mempertimbangkan
legalitas formal, tetapi juga keadilan substantif dalam masyarakat multikultural.
Keywords : Hak Asasi Manusia, Hak Kebebasan Beragama, Netralitas
Institusional, Inklusi Sosial, Diskriminasi
95 Hubungan Internasional 2025

Actions (login required)

View Item