PUTRI, MAHESWARI KINANTHI PRABOWO and Pujiyono, Pujiyono and Sularto, RB. Sularto (2025) PENERAPAN PIDANA TAMBAHAN PEMBAYARAN UANG PENGGANTI SEBAGAI UPAYA PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA (STUDI PUTUSAN NOMOR: 29/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jkt.Pst jo. 7/Pid.Sus-TPK/2021.PT.DKI jo. 2937K/Pid.Sus/2021). _025 PDN 2025. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text MAHESWARI KINANTHI_cover.pdf Restricted to Repository staff only Download (488kB)
	Text MAHESWARI KINANTHI_abstrak.pdf Download (6kB)
	Text MAHESWARI KINANTHI_bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (327kB)
	Text MAHESWARI KINANTHI_bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (123kB)
	Text MAHESWARI KINANTHI_bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (735kB)
	Text MAHESWARI KINANTHI_bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (15kB)
	Text MAHESWARI KINANTHI_dapus.pdf Download (140kB)

Abstract

Kerugian negara dengan jumlah yang luar biasa akibat tindak pidana korupsi, menjadikan kejahatan tersebut sebagai salah satu penghambat dalam proses memajukan negara untuk mencapai kesejahteraan. Maka dari itu, penegakan hukum terkait tindak pidana korupsi saat ini tidak hanya berfokus pada penjatuhan sanksi pidana badan saja, namun juga pada upaya pengembalian kerugian negara melalui Pidana Tambahan Pembayaran Uang Pengganti yang diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Tujuan penelitian ini adalah guna menganalisis pengaturan hukum mengenai Pembayaran Uang Pengganti serta bagaimana pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan Pidana Tambahan Pembayaran Uang Pengganti sebagai upaya pengembalian kerugian keuangan negara pada Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jkt.Pst jo. 7/Pid.Sus-TPK/2021.PT.DKI jo. 2937 K/Pid.Sus/2021. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif dengan studi kepustakaan yang memanfaatkan penggunaan bahan hukum sekunder.
Hasil penelitian menunjukkan mengenai kedudukan dan pengaturan hukum pidana tambahan pembayaran uang pengganti dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia serta analisis pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana tambahan tersebut yakni adalah tidak bertentangan dengan Pasal 67 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Selain itu, terdapat pandangan Majelis Hakim bahwa pembayaran uang pengganti merupakan bentuk pertanggungjawaban atas tindak pidana korupsi dan alat maupun hasil merupakan efek dari kejahatan tersebut sehingga keduanya adalah masing- masing berdiri sendiri.
Kata Kunci: Tindak Pidana Korupsi, Pembayaran Uang Pengganti, Kerugian Keuangan Negara

Actions (login required)

View Item