Pakpahan, Miranda Panca Putri and Larasati, Endang (2025) ANALISIS KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN TABUNGAN PERUMAHAN RAKYAT (TAPERA) PADA BURUH DI KOTA SEMARANG. Undergraduate thesis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro.

	Text Cover.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (703kB)
	Text Bab 1.pdf - Submitted Version Download (744kB)
	Text Bab 2.pdf - Submitted Version Download (576kB)
	Text Bab 3.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (454kB)
	Text Bab 4.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (220kB)
	Text Daftar Pustaka.pdf - Submitted Version Download (255kB)
	Text Lampiran.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Pemenuhan kesejahteraan masyarakat adalah prioritas dari pemerintah dan
dari upaya masyarakat itu sendiri. Hal ini terutama penting bagi masyarakat yang
berpenghasilan rendah, karena mereka sering kali menghadapi tantangan ekonomi
yang lebih besar, termasuk dalam hal kepemilikan rumah layak. Untuk itu,
pemerintah melalui BP Tapera menghadirkan Program Tapera sebagai skema
pembiayaan jangka panjang yang berkelanjutan bagi MBR termasuk Buruh.
Namun, sejak diterbitkannya peraturan pemerintah terkait Tapera, muncul kontra di
masyarakat. Banyak pekerja/buruh menolak skema iuran yang dianggap
memberatkan. Penelitian ini bertujuan menganalisis kesesuaian isi kebijakan
Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) dengan kebutuhan buruh di Kota Semarang
serta mengidentifikasi faktor-faktor penolakan kebijakan oleh Buruh. Penelitian ini
menggunakan teori dimensi kebijakan Bridgman & Davis dan teori faktor
penolakan Leo Agustino. Hasil penelitian ini menemukan bahwa meskipun Tapera
memiliki tujuan dan legalitas yang jelas, isi kebijakan belum sepenuhnya responsif
terhadap kondisi dan kebutuhan buruh. Beban iuran yang dianggap memberatkan,
minimnya sosialisasi, serta ketidakjelasan manfaat menjadi penyebab utama
penolakan buruh. Selain itu, asumsi dasar kebijakan yang mengandalkan skema
iuran wajib 3% dari gaji dinilai kurang realistis mengingat gaji buruh yang terbatas.
Adapun saran yang diberikan peneliti yaitu perlunya memperkuat kerjasama
Pemerintah dengan BP Tapera dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat,
memperluas sosialisasi Kebijakan, dan meningkatkan transparansi pengelolaan
dana.
Kata Kunci : Analisis Kebijakan; Tabungan Perumahan Rakyat; Buruh
168 Administrasi Publik 2025

Actions (login required)

View Item