WULANDARI, ALYA TRI and Prananingtyas, Paramita and Rahmanda, Bagus (2025) ANALISA YURIDIS KEMITRAAN UMKM DAN INVESTOR ASING PASCA DIUNDANGKANNYA UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA. _134 DG 2025. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text Alya Tri Wulandari_cover.pdf Restricted to Repository staff only Download (608kB)
	Text Alya Tri Wulandari_abstrak.pdf Download (210kB)
	Text Alya Tri Wulandari_bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (450kB)
	Text Alya Tri Wulandari_bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (333kB)
	Text Alya Tri Wulandari_bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (418kB)
	Text Alya Tri Wulandari_bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (252kB)
	Text Alya Tri Wulandari_dapus.pdf Download (366kB)

Abstract

UMKM merupakan salah satu pilar utama dalam perekonomian di Indonesia. Agar UMKM dapat berkembang maka dibutuhkan adanya penanaman modal asing. Salah satu pendekatan yang dapat membantu UMKM mengembangkan usahanya adalah melalui pola kemitraan yang merupakan strategi pemerintah dan diamanatkan oleh Undang-Undang Cipta Kerja.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan kebijakan kemitraan UMKM dengan investor asing pasca diundangkannya Undang-Undang Cipta Kerja dan perlindungan hukum UMKM terkait kemitraan dengan investor asing dalam perspektif Undang-Undang Cipta Kerja.
Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris yang menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach). Pengaturan kemitraan antara UMKM dan investor asing pasca diundangkannya Undang-Undang Cipta Kerja menunjukkan upaya pemerintah dalam menyederhanakan regulasi untuk memperkuat dan mengembangkan UMKM melalui kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan dengan pola kemitraan. Kemitraan ini diatur secara rinci dalam berbagai bentuk pola kemitraan, dengan peran aktif pemerintah dalam fasilitasi, insentif, pengawasan, dan evaluasi. Undang-Undang Cipta Kerja dan peraturan turunannya juga telah secara tegas mengatur perlindungan hukum bagi UMKM dalam kemitraan dengan investor asing apabila sewaktu-waktu terdapat wanprestasi dari pihak investor.
Saran yang dapat diberikan yaitu Pemerintah perlu segera merumuskan regulasi turunan yang lebih teknis dan spesifik mengenai pelaksanaan kebijakan kemitraan UMKM dan investor asing, serta Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah perlu
meningkatkan program edukasi hukum kepada pelaku UMKM, khususnya terkait hak dan kewajiban dalam kemitraan dengan investor asing.
Kata Kunci: Kemitraan, UMKM, Investor Asing.

Actions (login required)

View Item