SAGALA, GABRIEL and Juliani, Henny and Adiyanta, FC. Susila (2025) RELEVANSI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE TERHADAP PEMBERIAN KEBIJAKAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN KEPADA ORGANISASI KEMASYARAKATAN KEAGAMAAN. _060 HAN 2025. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text GABRIEL SAGALA_cover.pdf Restricted to Repository staff only Download (419kB)
	Text GABRIEL SAGALA_abstrak.pdf Download (11kB)
	Text GABRIEL SAGALA_bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (206kB)
	Text GABRIEL SAGALA_bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (238kB)
	Text GABRIEL SAGALA_bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (313kB)
	Text GABRIEL SAGALA_bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (79kB)
	Text GABRIEL SAGALA_dapus.pdf Download (169kB)

Abstract

Penelitian ini menganalisis relevansi penerapan prinsip Good Governance terhadap kebijakan pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) kepada organisasi kemasyarakatan keagamaan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024. Pemerintah bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan mengintegrasikan ormas keagamaan dalam pengelolaan sumber daya alam, sebagai bentuk inovasi pemerintah dalam memperluas partisipasi masyarakat, khususnya lembaga keagamaan, dalam kegiatan ekonomi strategis. Namun, kebijakan tersebut menimbulkan perdebatan hukum, sosial, dan lingkungan terkait legitimasi, kapasitas teknis, dan potensi konflik kepentingan dalam pengelolaan sumber daya alam.
Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif untuk
menganalisis peraturan perundang-undangan terkait tata cara pemberian IUP di Indonesia. Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yang tidak hanya menggambarkan prosedur pemberian izin tetapi juga mengevaluasi penerapannya
berdasarkan regulasi yang berlaku. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, sementara analisis data menggunakan metode kualitatif dengan tahapan reduksi dan penyajian data.
Hasil penelitian yang berkaitan dengan urgensi dan pertimbangan Pemerintah dalam memberikan IUP kepada ormas keagamaan adalah bahwa pemberian IUP kepada organisasi kemasyarakatan keagamaan sebagaimana diatur dalam Pasal 83A Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 merupakan langkah strategis Pemerintah untuk mengintegrasikan kelompok sosial keagamaan ke dalam kegiatan ekonomi nasional, khususnya sektor pertambangan. Hasil penelitian yang berkaitan dengan good governance menunjukkan bahwa penerapan good governance yang mencakup transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat sangat krusial dalam memastikan keberlanjutan serta efektivitas kebijakan ini. Pengawasan dan regulasi yang kuat diperlukan agar proses perizinan berjalan secara adil, menghindari penyalahgunaan wewenang, serta menjamin keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat lokal, serta memastikan bahwa kebijakan tersebut dapat berkontribusi secara positif bagi pembangunan nasional.
Kata Kunci: Good Governance, Izin Usaha Pertambangan, Organisasi Kemasyarakatan Keagamaan.

Actions (login required)

View Item