Larasati, Meidyana Puspita and Santoso, R. Slamet (2025) IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BUDAYA KERJA BERDASARKAN PERATURAN WALIKOTA SEMARANG NOMOR 37 TAHUN 2022 TENTANG BUDAYA KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SEMARANG (Studi Penerapan Core Value Ber-AKHLAK di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang). Undergraduate thesis, UNIVERSITAS DIPONEGORO FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK.

	Text COVER.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (664kB)
	Text BAB I.pdf - Submitted Version Download (709kB)
	Text BAB II .pdf - Submitted Version Download (620kB)
	Text BAB III.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (2MB)
	Text BAB IV.pdf - Submitted Version Download (306kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (283kB)
	Text LAMPIRAN.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (626kB)

Abstract

Penelitian ini menggunakan praksis implementatif kebijakan budaya kerja
sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Walikota Semarang Nomor 37 Tahun
2022, dengan lokus kajian pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)
Kota Semarang. Penelitian ini memiliki rumusan masalah diantaranya bagaimana
implementasi kebijakan budaya kerja berdasarkan Peraturan Walikota Semarang
Nomor 37 Tahun 2022 di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang
dan apa saja faktor pendukung dan penghambat pada implementasi core values
dalam kebijakan budaya kerja di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota
Semarang. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pelaksanaan
kebijakan budaya kerja yang merujuk pada Peraturan Walikota Semarang Nomor
37 Tahun 2022 di Badan Penanggulangan Benacan Daerah Kota Semarang serta
mengidentifikasi faktor-faktor pada implementasi core values dalam kebijakan
budaya kerja di BPBD Kota Semarang, Pendekatan penelitian bersifat kualitatifdeskriptif, di mana proses penggalian data dilakukan melalui triangulasi teknik,
mencakup observasi terlibat, wawancara mendalam, dan penelusuran dokumen
institusional. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk melihat implementasi suatu
kebijakan dan mendapatkan faktor pendukung serta penghambat implementasi
kebijakan.Temuan penelitian mengindikasikan bahwa meskipun kebijakan telah
dirancang dengan konvergensi normatif terhadap kebutuhan institusional, tingkat
internalisasi nilai-nilai budaya kerja masih mengalami disparitas antara tataran
normatif dan praksis empirik. Faktor-faktor determinan seperti keterbatasan
kapasitas sumber daya manusia, rigiditas struktur birokrasi, serta lemahnya daya
jangkau komunikasi organisasi, menjadi penghambat laten dalam perwujudan nilainilai budaya kerja tersebut. Disposisi pelaksana yang belum homogen secara etos
kerja turut memperlemah performa implementasi kebijakan. Penelitian ini
menyarankan adanya rekontekstualisasi strategi pelaksanaan melalui penguatan
dimensi kepemimpinan transformatif, intensifikasi sosialisasi nilai, serta
revitalisasi mekanisme evaluatif. Dengan demikian, kebijakan budaya kerja tidak
hanya menuntut legitimasi regulatif, tetapi juga membutuhkan orkestrasi sinergis
antar unsur kelembagaan demi tercapainya aparatur yang berintegritas dan adaptif
dalam menyikapi dinamika pelayanan publik kontemporer.
Kata kunci: implementasi kebijakan, budaya kerja, disposisi, pelayanan publik.
164 Administrasi Publik 2025

Actions (login required)

View Item